DPR Desak Pembangunan Dermaga Baru Senilai Rp300 Miliar untuk Redakan Kemacetan Ketapang‑Gilimanuk

Suara Pecari – 06 April 2026 | Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan inspeksi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada Senin 6 April 2026 untuk menilai penyebab kemacetan parah pada lintasan Ketapang‑Gilimanuk selama masa mudik Lebaran.

Rapat koordinasi melibatkan perwakilan ASDP Ketapang, Gapasdap, KPLP, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta asosiasi sopir, yang bersama‑sama menganalisis faktor utama kemacetan.

Kesepakatan utama menyatakan bahwa kendala bukan pada jumlah kapal, melainkan kekurangan dermaga di sisi jalur, sehingga penambahan fasilitas pelabuhan menjadi prioritas.

Perkiraan biaya pembangunan dermaga baru di Gilimanuk mencapai sekitar Rp300 miliar, yang dapat dibiayai langsung oleh ASDP atau melalui alokasi anggaran Kementerian Perhubungan.

Bambang menargetkan selesainya proyek sebelum Lebaran tahun depan, dengan harapan fasilitas dapat melayani arus kendaraan pada musim mudik serta mengantisipasi peningkatan transportasi menjelang Tahun Baru.

Rapat juga membahas masalah penyempitan jalan dan jembatan yang menghubungkan pelabuhan, yang menyebabkan antrean panjang kendaraan dan memperparah kemacetan.

Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Bina Marga sedang berlangsung untuk memperlebar jalan serta memperkuat jembatan pada jalur lintas provinsi.

Solusi jangka pendek yang diusulkan meliputi optimalisasi penggunaan Dermaga Bulusan sekaligus menambah dermaga di Gilimanuk, serta meningkatkan kapasitas akses darat menuju pelabuhan.

Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, menegaskan bahwa volume kendaraan menuju Bali terus meningkat dan tidak seimbang dengan kapasitas fasilitas penyeberangan.

Ia menambahkan bahwa tanpa evaluasi menyeluruh, kemacetan dapat memburuk secara signifikan, mengingat Ketapang merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia.

Pemerintah pusat diharapkan mengambil peran aktif karena lintas Ketapang‑Gilimanuk melintasi dua provinsi, sehingga tanggung jawab pembiayaan dan pelaksanaan proyek berada di ranah nasional.

Jika anggaran disetujui, pembangunan dermaga diperkirakan memakan waktu enam hingga delapan bulan, dengan kontraktor lokal yang berpengalaman dalam pembangunan pelabuhan laut.

Keberhasilan proyek diharapkan tidak hanya mengurangi waktu tunggu kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik barang antara Jawa dan Bali, mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Dengan langkah konkret ini, diharapkan kemacetan yang selama ini menjadi beban warga dan pelaku usaha dapat diatasi, menjadikan lintasan Ketapang‑Gilimanuk kembali berfungsi optimal.