Bambang Haryo Desak Perbaikan Sistem Tiket Ferry dan Infrastruktur Jalan Menuju Pelabuhan Ketapang

Suara Pecari – 06 April 2026 | Pada Senin (6/4) di Pelabuhan Ketapang, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti dua kendala utama yang memperpanjang antrean kendaraan selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Kendala tersebut meliputi keterbatasan dermaga dan kesulitan pembelian tiket ferry secara digital.

Dalam rapat evaluasi bersama asosiasi pengemudi dan organisasi angkutan barang, Bambang menegaskan bahwa sistem tiket berbasis aplikasi tidak dapat dijangkau semua pengguna, terutama sopir logistik dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang belum terbiasa dengan teknologi informasi.

Pengguna yang kesulitan mengakses aplikasi Ferizy akhirnya beralih ke pembelian manual di gerai pinggir jalan, yang pada gilirannya menambah kepadatan kendaraan di area parkir dan memperpanjang antrean masuk pelabuhan.

Situasi menjadi lebih rumit karena akses jalan menuju pelabuhan bersifat sempit, sehingga kendaraan yang berhenti untuk membeli tiket secara langsung memperlambat alur lalu lintas.

Bambang menekankan pentingnya mempertahankan sistem digital untuk efisiensi, namun menambahkan opsi pembayaran manual di lokasi sebagai alternatif bila teknologi tidak dapat diakses.

“Jika ingin cepat, gunakan IT, tetapi bila tidak memungkinkan harus ada pembayaran manual di tempat. Opsi ini penting agar layanan lebih fleksibel,” ujarnya dalam pernyataan singkat.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas akses jalan, mengingat jalur lintas provinsi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga untuk memperlebar jalan serta memperlebar jembatan yang menghubungkan kawasan Kabupaten Banyuwangi dengan pelabuhan.

Pembesaran infrastruktur diharapkan dapat menampung volume kendaraan yang meningkat tajam pada musim mudik, terutama truk logistik yang membawa barang ke pasar-pasar di Jawa Timur.

Selain penambahan dermaga, Bambang mengusulkan penerapan sistem tiket hybrid, yaitu kombinasi antara pembayaran digital dan pembayaran tunai di loket khusus yang ditempatkan di area parkir utama.

Sistem hybrid diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu, menghindari penumpukan kendaraan di pinggir jalan, dan memberikan alternatif bagi pengguna yang belum familiar dengan aplikasi.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan sosialisasi intensif, termasuk pelatihan bagi sopir dan penyuluhan penggunaan aplikasi kepada masyarakat.

Kebutuhan sosialisasi dianggap penting untuk memastikan adopsi teknologi yang merata dan mengurangi beban pada sistem manual.

Pemerintah daerah Banyuwangi juga diminta berperan aktif dalam menyediakan fasilitas informasi, seperti papan digital di area parkir yang menampilkan ketersediaan tiket secara real time.

Langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat kebingungan pengguna dan mempercepat proses antrean masuk pelabuhan.

Selain itu, Bambang menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, mengingat masalah jalan dan dermaga melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta otoritas pelabuhan setempat.

Ia menutup rapat dengan menegaskan bahwa solusi nyata harus segera diimplementasikan, mengingat dampak ekonomi dan sosial yang signifikan selama periode mudik.

Dengan langkah perbaikan sistem tiket dan peningkatan infrastruktur, diharapkan antrean di Pelabuhan Ketapang dapat berkurang, memperlancar arus transportasi barang dan penumpang selama Lebaran 2026.