Banyuwangi Raih Opini WTP ke-13 dari BPK, Ipuk: Cermin Akuntabilitas dan Transparansi
BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi prestasi ke-13 kali secara berturut-turut, menandakan komitmen konsisten Pemkab dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Kamis (17/4/2025). Hadir pula Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah yang turut mendampingi.
“Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Banyuwangi telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta peraturan perundang-undangan,” ujar Yuan Candra.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah nyata Pemkab Banyuwangi dalam membangun sistem keuangan yang kredibel, terbuka, dan dapat dipercaya.
Ipuk: Bukti Tanggung Jawab Pemkab kepada Masyarakat
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi BPK. Ia menegaskan bahwa opini WTP ini adalah hasil kerja keras dan sinergi seluruh elemen Pemkab dan DPRD Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pencapaian ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana kami menunjukkan komitmen kepada masyarakat bahwa setiap rupiah dari APBD dikelola secara bertanggung jawab,” kata Ipuk.
Ipuk juga menyampaikan bahwa opini WTP menjadi motivasi kuat untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang tidak hanya tepat secara administratif, tapi juga berdampak langsung pada program pembangunan.
“Keuangan daerah yang sehat akan memperkuat kepercayaan publik, mempermudah dukungan pemerintah pusat, dan menjadi magnet positif bagi para investor,” imbuhnya.
Dampak Positif WTP bagi Banyuwangi
Menurut Ipuk, opini WTP yang konsisten akan memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah yang stabil secara finansial dan terpercaya dalam hal pengelolaan anggaran. Hal ini bisa berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengelolaan anggaran yang profesional, kita bisa lebih fokus pada hasil (outcome) program, bukan sekadar pelaporan. Ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata,” pungkasnya.
