DPRD Banyuwangi Desak Target Ekonomi Lebih Agresif dalam RPJMD
Banyuwangi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mendorong agar pemerintah daerah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih ambisius dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal ini mengemuka dalam rapat gabungan Komisi I dan IV DPRD yang digelar Kamis (26/6/2025) kemarin, yang menghadirkan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fokus pembahasan tertuju pada strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua gabungan Komisi I dan IV, Marifatul Kamila, mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang diajukan oleh Pemkab masih tergolong konservatif, yakni berkisar 5,5 persen. Padahal, menurut DPRD, pertumbuhan tersebut hanya naik sekitar 0,6 persen per tahun, angka yang dinilai belum cukup untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin ada percepatan. DPRD mengusulkan agar proyeksi pertumbuhan bisa mencapai kenaikan 0,8 hingga 1 persen per tahun. Dengan begitu, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita,” ujarnya.
DPRD menilai, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas hidup. Target ambisius ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Banyuwangi berkomitmen menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi serta mempercepat pengurangan kemiskinan.
Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif hingga investasi. DPRD mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya bermain aman, tetapi berani mengambil kebijakan strategis untuk menjawab tantangan zaman.
Marifatul menambahkan bahwa peningkatan target pertumbuhan bukan sekadar soal angka, melainkan tentang upaya nyata dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara DPRD, Pemkab, dan sektor swasta dalam mengawal pelaksanaan RPJMD ke depan.
“Pemerintah perlu menyusun program yang lebih konkret dan berkelanjutan. Kesejahteraan warga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan,” tambahnya.
RPJMD Banyuwangi saat ini sedang dalam proses finalisasi sebelum ditetapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Harapan besar DPRD adalah agar dokumen tersebut menjadi pijakan kuat untuk mendorong perubahan nyata, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.