DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Anggarkan Penanganan Bencana Banjir Dalam Pembahasan KUA-PPAS APBD 2023,
Banyuwangi, suaraoecari.com – Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta agar Pemkab dapat memprioritaskan penanganan bencana banjir dalam Kebijakan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023.
Hali ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Ruliyono sekaligus sebagai Ketua Banggar dalam rapat kerja pembahasan KUA-PPAS APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (10/11/2022).
“Rapat Banggar hari ini dipimpin langsung Ketua DPRD. Dari beberapa pertanyaan anggota Banggar, fokusnya ada pada permasalahan penanganan bencana banjir di Kabupaten Banyuwangi,” jelas Ruliyono.
Menurut Ruliyono, banjir yang terjadi di beberapa wilayah Banyuwangi tidak semata mata karena dampak cuaca ekstrim seperti tingginya curah hujan, namun banyak hal yang perlu di evaluasi dan dicarikan solusinya secara komprehensif dan menyeluruh. “Banyak pendapat yang mengatakan banjir ini karena curah hujan tinggi, ada pula yang berpendapat bahwa adanya alih fungsi lahan sehingga terjadi silang pendapat di masyarakat, penyelesainnya dibutuhkan kebijakan dan keputusan yang berani dari pemkab,†ujarnya.
Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini mengatakan, untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi setiap tahun, Pemkab Banyuwangi harus berani mengambil keputusan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar. “Perencanaan penanganan banjir di kota sudah direncanakan setahun yang lalu dan membutuhkan dana minimal Rp.25 miliar, maka dari itu saya mendesak pemkab untuk kembali mengalokasi anggaran tersebut, jika hari ini tawaran pelaksanaan penanganan banjir itu mengunakan sistem multi years disepakati,” ungkapnya.
Ruliyono menegaskan, pemerintah daerah harus serius menangani masalah bencana banjir ini. Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hingga pengawasan proyek penanganan banjir harus benar-benar dijalankan. “Pembangunan apapun tanpa perencanaan yang baik itu omong kosong, apalagi tidak dilaksanakan, sehingga dalam rapat bangga saya mendesak untuk dianggarkan,” tegasnya.
Selain perencanaan proyek penanganan banjir, DPRD juga meminta pemkab untuk melakukan evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap sejumlah kawasan yang menyalahi aturan HGU dengan mengubah fungsi lahan.
Sementara, Sekretaris Daerah, Mujiono memperkirakan bahwa, dalam rapat badan anggaran bersama tanggapan, masalah penanganan banjir menjadi fokus utama pembahasan KUA-PPAS APBD 2023 selain urusan wajib, urusan pilihan dan pemulihan ekonomi. “Yang menjadi topik selain perdagangan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 ini adalah masalah penanganan banjir,†terang Mujiono.
Mujiono menyampaikan tekait dengan penanganan banjir yang melanda beberapa Kawasan di Banyuwangi, berkonsultasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk saling bersinergi dengan program penanganan banjir.
Dalam penanganan banjir Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman akan mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur, dan program DPU Pengairan dititik beratkan pada normalisasi sungai dan air bersih, dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Analisa dampak lingkungan khususnya terkait pemanfaatan HGU serta Dinas Pertanian untuk mengawasi konversi tanaman keras menjadi tanaman non keras. “Penanganan banjir secara komprehensif dari hulu hingga hilir harus dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak terjadi kembali bencana banjir termasuk pengaturan drainase pembuangan air hujan di perkotaan,” harap Mujiono. (Hum/Wiy)
