Pemkab Banyuwangi Raih Opini WTP dari BPK untuk Ke-12 Kalinya Berturut-turut
Suara Pecari – Pada Kamis (2/5/2024), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan yang sangat membanggakan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam acara yang digelar di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, BPK menyerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2023. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP dari BPK.
Opini WTP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, bukan hanya menjadi pencapaian bagi Pemkab Banyuwangi, tetapi juga untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 36 pemerintah kabupaten serta kota lainnya di Jawa Timur yang juga berhasil mempertahankan predikat WTP. Karyadi dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih dan mengingatkan semua kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP.
“Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa),” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan berhasilnya meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan prestasi opini WTP untuk pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” kata Bupati Ipuk, Jumat (03/05/2025).
Ipuk juga menambahkan bahwa opini WTP dari BPK tersebut menjadi motivasi bagi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya menjadi soal administrasi, tetapi juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui program pembangunan yang jelas dan terukur.
“Pemkab Banyuwangi memang serius menangani terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan hanya sekadar soal administrasi, tapi penerapan tata kelola keuangan yang baik akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan daerah yang jelas,” paparnya.
Capaian ini juga meyakinkan Ipuk bahwa program pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dijalankan sejalan dengan akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat serta mengemban amanah untuk memajukan daerah.
