Mahasiswa PMII Gelar Aksi Tolak Kebijakan Tapera di DPRD Banyuwangi Berujung Ricuh

Mahasiswa PMII Gelar Aksi Tolak Kebijakan Tapera di DPRD Banyuwangi Berujung Ricuh

Banyuwangi – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Banyuwangi, Jumat (14/6). Mereka menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Aksi yang awalnya berlangsung tertib ini berubah ricuh ketika terjadi saling dorong antara aparat keamanan dan para demonstran.

Para mahasiswa membawa berbagai spanduk penolakan terhadap Tapera dan berusaha masuk ke kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun, upaya mereka dihalangi karena pimpinan dewan tidak berada di tempat dan hanya diwakili oleh Marifatul Kamilah, anggota dewan dari fraksi Golkar.

Ketua PMII Banyuwangi, M. Haddad Alwi Nasyafiallah, dalam orasinya menyatakan bahwa kebijakan Tapera sangat memberatkan masyarakat. “Masyarakat yang sudah bekerja keras masih dipotong sebesar 2,5% oleh pemerintah. Mereka mungkin memiliki banyak tanggungan seperti cicilan kendaraan, rumah, dan hutang bank, namun harus dipotong lagi oleh Tapera. Kami menilai kebijakan ini tidak ada urgensinya dan pelaksanaannya masih belum jelas, termasuk bank pengelolaan dan lahan hunian rakyat,” tegasnya.

PMII Banyuwangi menuntut DPRD untuk menindaklanjuti catatan kritis yang mereka serahkan. Mereka mengharapkan dalam waktu sepekan dapat terlaksana hearing yang hasilnya akan disampaikan ke DPRD Pusat.

Marifatul Kamilah yang menerima perwakilan mahasiswa menyambut baik kehadiran mereka dan mengapresiasi peran PMII sebagai kontrol terhadap pemerintah. “Saya berterima kasih kepada adik-adik PMII. Kami menerima surat catatan kritis ini dan mengajak untuk tidak hanya berdemo, tetapi juga memberikan masukan tertulis dan melakukan hearing ke DPRD Kabupaten Banyuwangi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan Tapera memang sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun penerapannya saat ini dinilai tidak tepat mengingat kondisi ekonomi dan masa transisi pemerintahan.

Sebelum aksi demo berakhir, Ma’rifatul Kamilah mendampingi PMII Banyuwangi membuat pernyataan bersama yang menuntut agar kebijakan Tapera dibatalkan.