Pemkab Banyuwangi Luncurkan Program Padat Karya untuk Pengentasan Kemiskinan
Banyuwangi — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program, salah satunya adalah instrumen padat karya yang telah menyasar 2.400 warga pra-sejahtera terdaftar dalam data kemiskinan daerah.
Program yang diluncurkan awal tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan intervensi kepada warga miskin yang tercatat dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Warga yang masih produktif dilibatkan dalam kegiatan padat karya yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan.
“Sebanyak 2.400 orang telah merasakan manfaat dari program ini, yang terbagi dalam 80 lokasi kerja di seluruh Banyuwangi. Mayoritas dari mereka adalah buruh tani,” ungkap Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, pada Minggu (13/10/2024).
Guntur menjelaskan, partisipasi warga dalam program padat karya meliputi pemeliharaan saluran irigasi melalui kegiatan normalisasi. Pengerjaan dilakukan secara gotong royong, yang tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
“Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian arus bawah, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani di Banyuwangi,” tambahnya.
Meskipun angka kemiskinan di Banyuwangi telah tergolong rendah, Guntur menegaskan pentingnya intervensi terus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Selain program padat karya, Pemkab juga menyediakan bantuan bagi pelaku usaha mikro, seperti bantuan alat usaha dan modal.
“Kinerja pengentasan kemiskinan di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Saat ini, angka kemiskinan telah turun menjadi 6,54 persen, berkurang 0,8 persen dari tahun 2023 yang tercatat 7,34 persen. Kami berkomitmen untuk terus menggulirkan berbagai program demi meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Guntur.
Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,29 persen, menurun dari 0,43 persen pada tahun 2023 dan 0,99 persen pada tahun 2022. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Timur, yang masing-masing tercatat 0,83 persen dan 0,66 persen pada tahun 2024.
“Kami berkomitmen untuk memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan terus berjalan, termasuk melalui padat karya ini,” tutup Guntur.
