APBD Banyuwangi 2025 Disahkan, Delapan Program Prioritas Ditetapkan

APBD Banyuwangi 2025 Disahkan, Delapan Program Prioritas Ditetapkan

Banyuwangi – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2025 telah disahkan pada Senin, 11 November 2024. APBD ini mengusung tema “Penguatan ekosistem kualitas sumber daya manusia yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan,” dan mencakup delapan program prioritas pembangunan.

Pendapatan daerah dalam APBD 2025 diproyeksikan mencapai Rp3,473 triliun, mencatat peningkatan sebesar 7,21 persen dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp3,406 triliun, mengalami penurunan sekitar 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran DPRD Banyuwangi, Ruliyono, pada Rabu (13/11/2024).

“Angka pendapatan daerah yang meningkat ini menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang lebih kuat. Sementara penghematan dalam belanja menunjukkan upaya efisiensi agar alokasi dana lebih tepat sasaran,” ujar Ruliyono.

Penyusunan dan pengesahan RAPBD 2025 telah diselaraskan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, RAPBD ini konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Delapan Program Prioritas Pembangunan Banyuwangi 2025:

  • Pengentasan kemiskinan
  • Perluasan lapangan kerja
  • Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
  • Meningkatkan ekosistem produktif bagi pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian
  • Menguatkan modal sosial
  • Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
  • Transformasi digital layanan publik
  • Pengembangan infrastruktur

Penekanan pada delapan program ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang inklusif, menguatkan daya saing ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Banyuwangi.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang optimal, Pemkab Banyuwangi menargetkan perwujudan visi pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.