Pemkab Banyuwangi Luncurkan Forum Satu Data untuk Wujudkan Tata Kelola Data Terpadu
Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai langkah strategis untuk menciptakan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi menggelar Forum Satu Data Kabupaten Banyuwangi, yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkab. Forum ini berlangsung pada Kamis (21/11/2024) di Banyuwangi.
Forum tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Choiril Ustadi, yang berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk memperoleh langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas di lingkungan pemerintah daerah. “Data yang kuat dan terintegrasi akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan data pemerintahan,” kata Choiril.
Ustadi menambahkan, kualitas data yang baik akan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat, mengurangi duplikasi data antar instansi, dan mendorong kolaborasi serta inovasi antar sektor. Menurutnya, berbagai capaian positif yang telah diraih Banyuwangi, seperti penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, semuanya berawal dari pengelolaan data yang akurat.
Dalam forum ini, diharapkan Pembina Data dan Walidata serta OPD yang bertindak sebagai Produsen Data dapat menyelaraskan program antar sektor dan kegiatan dengan penyajian data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Banyuwangi telah berhasil menginventarisir sebanyak 5.400 data statistik sektoral dan 50 data spasial dari berbagai sektor, baik dari OPD maupun instansi vertikal,” jelas Ustadi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banyuwangi, Budi Santoso, juga menegaskan bahwa data kini bukan hanya sekadar kumpulan angka atau laporan statistik, tetapi merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. “Kami sering berkonsultasi dengan BPS untuk memastikan bahwa data yang kami kumpulkan memenuhi kaidah statistik,” ujar Budi.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah mempermudah akses OPD dalam penyempurnaan data melalui portal satudata.banyuwangikab.go.id. Saat ini, sebanyak 1.333 dataset telah terkumpul melalui portal tersebut. “Data harus mudah diakses, namun juga dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dipetakan di setiap desa atau kelurahan,” tambah Budi.
Kepala BPS Banyuwangi, Hermanto, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan Satu Data. Ia berharap kolaborasi antara Pemkab dan BPS dapat meningkatkan kualitas serta integrasi data di Banyuwangi. “Dengan kolaborasi bersama, kami berharap integrasi Satu Data Banyuwangi dapat terwujud dengan baik,” pungkas Hermanto.
