Banyuwangi Butuh Rumah Potong Unggas (RPU) untuk Dongkrak Penjualan Unggas ke Bali
Banyuwangi, – Para peternak unggas di Banyuwangi terancam gulung tikar karena terhambat persyaratan sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk memasok daging unggas ke Bali. Ketiadaan Rumah Potong Unggas (RPU) di Banyuwangi menjadi kendala utama, karena sertifikasi NKV mensyaratkan keberadaan RPU yang memenuhi standar.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Banyuwangi bersama Dinas Pertanian dan Pangan, serta perwakilan pelaku usaha peternakan unggas, Kamis (28/11/2024).
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mendesak Pemkab Banyuwangi segera membangun RPU pada tahun 2025. “Kami telah berulang kali menyampaikan hal ini kepada eksekutif melalui Badan Anggaran. Peternak kita tak bisa terus terbebani dan kehilangan akses pasar Bali,” tegas Emy.
Ia menekankan pentingnya pembangunan RPU agar para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar di Pulau Dewata.
Senada dengan Emy, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Arief Setiawan, menyatakan dukungan penuh atas pembangunan RPU. “Keberadaan RPU sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daging unggas di Banyuwangi, tetapi juga untuk mendukung ekspor ke luar daerah,” ujar Arief.
Ia menambahkan, RPU akan memfasilitasi para pelaku usaha dan menjamin kualitas produk daging yang dihasilkan, termasuk sertifikasi higiene dan halal. “Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan jaminan keamanan dan kualitas produk,” pungkas Arief.
RDP ini menjadi bukti nyata keprihatinan DPRD Banyuwangi terhadap nasib para peternak unggas. Ketiadaan RPU bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha peternak yang selama ini menjadi pemasok daging unggas ke Bali. Keberhasilan pembangunan RPU di tahun 2025 menjadi harapan baru bagi para peternak unggas Banyuwangi untuk kembali berjaya di pasar
