Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Raih SAKIP Predikat A, Terbaik se-Indonesia
Suara Pecari – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meraih prestasi gemilang dengan meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kabupaten ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai yang terbaik se-Indonesia dalam penilaian SAKIP dengan nilai tertinggi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara RBXperience dan penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI di Bali pada Selasa (5/12/2023).
Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap prestasi ini dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, didampingi Menteri Dalam Negeri, menyerahkan penghargaan SAKIP kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Dalam sambutannya, Wakil Presiden mengapresiasi peningkatan persentase instansi pemerintah dengan indeks reformasi birokrasi baik dan akuntabilitas kinerja berkategori “Baik” ke atas, menyebutnya sebagai hasil positif dari reformasi birokrasi di Indonesia.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Beberapa fokus pelaporan dan evaluasi melibatkan laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan tahun ketujuh bagi Banyuwangi untuk meraih nilai SAKIP A. Banyuwangi bahkan menjadi kabupaten pertama yang meraih SAKIP A pada tahun 2017. Selain meraih predikat SAKIP A dengan nilai tertinggi, beberapa unit kerja di Banyuwangi juga meraih prestasi. Puskesmas Sempu dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi masing-masing meraih predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Wilayah Bebas Korupsi.
Ipuk menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya soal prestise semata, melainkan juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan reformasi birokrasi. Penghargaan ini menjadi evaluasi bagi mereka untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja yang dapat diukur dengan baik.
Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 15 yang memiliki predikat SAKIP A, dan Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara mereka. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan kekompakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banyuwangi dalam fokus kinerja untuk menghasilkan outcome positif yang berdampak nyata pada masyarakat
