Bupati Ipuk Luncurkan “Tondo Welas,” Program Jemput Bola Urus Dokumen Kependudukan Warga Miskin Banyuwangi
BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program kependudukan inovatif bernama “Tondo Welas” (Tanda Cinta), yang menyasar warga miskin yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. Melalui program ini, Pemkab akan proaktif mengurus pembuatan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) warga yang masuk dalam database unit gawat darurat kemiskinan (UGDK), tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mempermudah intervensi program pengentasan kemiskinan. “Dokumen kependudukan merupakan hal yang penting untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan. Seperti bantuan sosial, bedah rumah, bantuan alat usaha, beasiswa, dan lainnya, akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap,” kata Ipuk, di sela kegiatan Laju Desa (Layanan Jemput Bola bagi Warga Desa) di Desa Glagahagung dan Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Jumat sore (7/3/2025).
“Jadi warga tidak perlu kemana-mana. Tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu, petugas akan jemput bola datang ke rumah untuk dibuatkan dokumen kependudukannya. Nanti kalau sudah jadi juga diantar ke rumah. Karena bisa jadi, penerima tidak mengetahui, atau belum sempat karena masalah kesehatan atau berbagai hal lainnya untuk melengkapi dokumen adminduknya,” tambah Ipuk, saat menyerahkan dokumen adminduk kepada sejumlah warga kurang mampu di lokasi tersebut.
Adminduk yang telah selesai dicetak, seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK), akan didistribusikan langsung oleh petugas desa setempat kepada sasaran. Ipuk menekankan bahwa kelengkapan adminduk sangat diperlukan bagi setiap warga, karena akan mempermudah akses pelayanan publik, layanan sosial, serta berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi. “Program ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, yang juga sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan lengkap,” urai Ipuk.
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Choiril Ustadi, menjelaskan bahwa program ini menyasar seluruh warga kurang mampu yang masuk dalam UGDK dan tercatat belum memiliki dokumen adminduk yang lengkap. “Kita sinkronkan data di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lain untuk memetakan dokumen apa saja yang belum dimiliki masing-masing sasaran. Kemudian Dispenduk akan menerbitkan dokumen tersebut untuk selanjutnya didistribusikan lewat desa,” terangnya.
Program ini diharapkan dapat membuka akses warga miskin untuk mendapatkan layanan yang lebih berkualitas. “Misalnya, saat sakit dan harus dirawat di RS, mereka tidak perlu khawatir mengurus keringanan karena semua dokumennya sudah lengkap,” kata Ustadi. Ia juga menambahkan bahwa pada pelaksanaan pertama ini, sudah 1.289 dokumen yang terselesaikan, baik KK, KTP, maupun KIA.
Program ini disambut gembira oleh warga. Salah satunya adalah Katini, warga Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo. Wanita paruh baya yang hidup sebatang kara ini terharu saat mendapatkan KK dan akta kelahiran. “Saya tidak bisa mengurus karena tidak ada yang mengantarkan. Terima kasih sekarang sudah dibuatkan,” ujarnya.
