DD dan ADD di Banyuwangi Tak Dipotong, Bupati Ipuk Minta Desa Lebih Inovatif

DD dan ADD di Banyuwangi Tak Dipotong, Bupati Ipuk Minta Desa Lebih Inovatif

BANYUWANGI – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Banyuwangi dipastikan tetap utuh. Tidak ada pemotongan anggaran tersebut untuk desa, dan hal ini mendapat perhatian khusus dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Saat menghadiri pertemuan bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi pada Rabu, 16 April 2025, Bupati Ipuk meminta para kepala desa untuk mengoptimalkan penggunaan DD dan ADD guna mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

“Kepala desa harus bersyukur. Dana Desa dan Alokasi Dana Desanya tidak dipotong. Jadi, tolong benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan dasar,” tegas Ipuk.

Bupati Ipuk mengungkapkan bahwa nilai DD dan ADD di setiap desa berbeda-beda, tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Rata-rata, tiap desa menerima anggaran sekitar Rp 1,6 miliar hingga hampir Rp 3 miliar per tahun.

  • DD tertinggi: Desa Tembokrejo sebesar Rp 2,28 miliar
  • DD terendah: Desa Kenjo sebesar Rp 777 juta
  • ADD tertinggi: Desa Tamansari sebesar Rp 1,12 miliar
  • ADD terendah: Desa Gitik sebesar Rp 749 juta

Dengan anggaran sebesar itu, Ipuk berharap desa mampu melahirkan inovasi yang langsung menyasar kebutuhan warganya, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, hingga bedah rumah.

“Kalau ada anak tidak sekolah, warga sakit, rumah tak layak huni — itu kini tanggung jawab desa. Kewenangan sudah diserahkan, jadi tidak perlu menunggu keputusan bupati lagi,” ujar Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, Ipuk juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dengan Pemkab Banyuwangi agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sinergis. Termasuk dalam menyukseskan program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

“Kepala desa adalah mitra strategis dan ujung tombak keberhasilan pemerintah daerah. Terima kasih kepada para kepala desa yang sudah menggali potensi desa masing-masing, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata,” katanya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, para Kepala OPD Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto, serta Ketua Apdesi Banyuwangi Andrik Tri Waluyo.