Banyuwangi Raih Status “Kinerja Tinggi” dari Kemendagri Berkat Peningkatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah berstatus “Kinerja Tinggi” dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025.
Penilaian LPPD sendiri merupakan mekanisme tahunan Kemendagri untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini meliputi beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan wilayah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi pengelolaan keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jawa Timur yang selalu membimbing Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Ipuk Fiestiandani.
Ipuk menegaskan, seluruh program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang.
“Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama kami, sejalan dengan fokus nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tambah Ipuk.
Menurut Ipuk, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan, dengan melibatkan banyak pihak melalui berbagai program strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Salah satu program unggulan adalah “Kanggo Riko”, yakni bantuan modal usaha bagi rumah tangga miskin, khususnya perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga menggulirkan berbagai inisiatif seperti pemberian alat usaha, perbaikan warung rakyat, bedah rumah, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, hingga bantuan lainnya.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Persentase penduduk miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu yang sama.
Tak hanya itu, indikator pembangunan makro Banyuwangi juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 mencapai 74,30, meningkat dari 73,79 pada tahun sebelumnya.
“Kami juga mencatatkan penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan dari 0,351 menjadi 0,312 pada tahun 2024,” tutur Ipuk.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Banyuwangi dalam membangun daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
