Banyuwangi Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 4,39 Persen Lewat RPJMD 2025-2029
Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rabu (30/4/2025), di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Dalam forum tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya turun menjadi 4,39 persen dalam lima tahun ke depan.
Musrenbang ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari jajaran Forkopimda, kepala desa dan lurah, perwakilan organisasi masyarakat, LSM, akademisi, hingga instansi vertikal. Turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan Pj. Sekretaris Daerah Guntur Priambodo.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan arah pembangunan ke depan. Kita ingin memastikan seluruh program yang dirancang lebih terukur, terintegrasi, dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Bupati Ipuk.
Tiga Prioritas Pembangunan
Dalam pemaparannya, Ipuk menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dibagi dalam tiga klaster prioritas, yakni Prioritas Utama, Prioritas Wajib, dan Prioritas Pengungkit.
Prioritas Utama difokuskan pada percepatan penurunan angka kemiskinan, dengan target menurunkan hingga 4,39 persen. Sebagai informasi, tingkat kemiskinan Banyuwangi telah menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,54 persen di tahun 2024.
Prioritas Wajib tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara Prioritas Pengungkit diarahkan pada penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
“Pembangunan infrastruktur dasar juga akan kami dorong secara merata, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mempercepat digitalisasi layanan publik,” terang Ipuk.
Target Ekonomi dan Indeks Sosial
Selain pengentasan kemiskinan, Pemkab Banyuwangi juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi daerah ini naik dari 4,09 persen pada 2021 menjadi 4,68 persen di 2024.
Untuk mewujudkan target tersebut, Ipuk menekankan pentingnya memperkuat kerja sama investasi, menyederhanakan proses perizinan secara digital, serta meningkatkan konektivitas infrastruktur yang ramah lingkungan.
Target pembangunan lainnya mencakup peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi 75, Indeks Modal Manusia menjadi 0,65, serta Reformasi Birokrasi dengan predikat AA.
“Tentu ini masih tahap perencanaan awal. Dalam proses finalisasi RPJMD nanti, bisa saja terjadi penyesuaian berdasarkan dinamika kebijakan nasional, isu global, hingga masukan masyarakat,” tambah Ipuk.
Capaian Positif Banyuwangi
Beberapa capaian yang telah diraih dalam periode sebelumnya turut dipaparkan, antara lain penurunan Indeks Gini dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 di tahun 2024, menunjukkan ketimpangan yang makin kecil.
Pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat signifikan, dari Rp49,99 juta (2021) menjadi Rp62,09 juta pada 2024. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi naik dari 72,62 menjadi 74,30 dalam kurun waktu yang sama.
