625 ASN Baru Terima SK di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Manfaatkan Teknologi untuk Akselerasi Kinerja
BANYUWANGI –
Sebanyak 625 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (23/5/2025). Mereka terdiri dari 544 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 81 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan bertugas di berbagai satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Penyerahan SK dilakukan dalam sebuah seremoni di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Dalam sambutannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya ASN untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat percepatan pelayanan publik.
“Banyuwangi butuh ASN yang pekerja keras dan tidak mudah mengeluh. Jangan bekerja biasa-biasa saja, tapi harus punya semangat untuk menyelesaikan persoalan pembangunan. Gunakan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tegas Ipuk.
Harapan dan Arahan Bupati Ipuk
Bupati Ipuk juga meminta para ASN baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi di Pemkab Banyuwangi. Ia mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah agar tercipta sinergi yang kuat antar-OPD.
“Jadilah ASN yang adaptif dan inovatif. Jangan kerja sendiri-sendiri, semua harus bisa berkolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Distribusi Formasi ASN 2024
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa dari total 625 ASN, formasi CPNS didominasi oleh tenaga teknis dan kesehatan, sedangkan formasi PPPK meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan teknis lainnya.
“Mereka adalah peserta seleksi CPNS dan PPPK yang lulus pada formasi tahun 2024 tahap pertama,” jelas Ilzam.
Masih Kekurangan Ribuan ASN
Lebih lanjut, Ilzam menyebut bahwa Banyuwangi saat ini masih kekurangan sekitar 6.000 ASN. Setiap tahun, tercatat sekitar 700 ASN pensiun, dengan 70 persen di antaranya berasal dari tenaga pendidik.
“Kedepannya, formasi CPNS akan lebih diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan,” imbuhnya.
Untuk sementara, Pemkab Banyuwangi mengatasi kekurangan SDM dengan sistem “squad”, yaitu strategi saling bantu antar perangkat daerah agar seluruh program pemerintah tetap berjalan optimal.
“Semua program kita keroyok bareng-bareng. OPD saling mendukung agar pelayanan publik tetap maksimal,” tutup Ilzam.
