Banyuwangi Dipilih Jadi Proyek Percontohan Nasional Bansos Digital oleh Pemerintah Pusat
BANYUWANGI – Pemerintah pusat secara resmi menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan (piloting) nasional untuk program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program ini merupakan bagian dari pengembangan Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Banyuwangi, Jumat (18/7/2025), antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan Tim Digitalisasi Bansos. Hadir dalam pertemuan tersebut, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi DEN Tubagus Nugraha, dan Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika, bersama perwakilan teknis dari Kemendagri dan Kemensos.
Plt Deputi Cahyono Tri Birowo menyebut Banyuwangi dipilih karena dianggap memiliki kesiapan yang mumpuni dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.
“Indikatornya antara lain rekam jejak transformasi digital yang konsisten, capaian indeks SPBE yang sangat baik, serta komitmen kuat dari pimpinan daerah,” ujarnya.
Digitalisasi bansos ini akan mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital, Data Biometrik untuk autentikasi, dan SPLP (Sistem Pertukaran Layanan Publik) sebagai data exchange platform. Masyarakat nantinya bisa mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri, cepat, dan aman.
“Semua data akan terhubung antar kementerian dan lembaga. Ini adalah upaya membangun Digital Public Infrastructure (DPI) untuk memperkuat tata kelola bantuan sosial,” lanjut Cahyono.
Principal Expert dari DEN, Rahmat Danu Andika, menyatakan bahwa Parlinsos ditujukan untuk menghilangkan praktik bansos yang tidak tepat sasaran. Nantinya sistem akan melakukan penyaringan otomatis berdasarkan data yang tervalidasi.
“Kami ingin tidak ada lagi cerita bantuan salah sasaran. Banyuwangi menjadi tempat yang ideal untuk menguji sistem ini karena kepemimpinan daerahnya terbuka dan siap berinovasi,” katanya.
Tahap awal digitalisasi akan mulai dilaksanakan pada September 2025, dengan menargetkan dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika berhasil, cakupan bantuan akan diperluas secara nasional.
Bupati Ipuk menyambut positif kepercayaan pemerintah pusat terhadap Banyuwangi. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung realisasi program strategis nasional tersebut.
“Prinsipnya, kami siap berkolaborasi demi kemaslahatan rakyat. Ini program yang sangat relevan untuk mempercepat kesejahteraan berbasis data yang akurat,” ujar Ipuk.
Ipuk juga menambahkan bahwa digitalisasi bantuan akan mendorong efektivitas program sosial yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat penerima.
“Kami punya harapan besar. Jika tepat sasaran, bansos tidak hanya membantu, tapi bisa memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
Dengan ditunjuknya Banyuwangi sebagai daerah percontohan, diharapkan inovasi digital dalam penyaluran bantuan sosial dapat menjadi standar baru yang lebih efisien, transparan, dan inklusif di seluruh Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.