Nelayan Banyuwangi Kini Lebih Mudah Dapatkan e-Pas Kapal Elektronik

Banyuwangi. Nelayan di kawasan pesisir Pacemengan Kecamatan Blimbingsari mendapat angin segar. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui kolaborasi Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, dan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) memfasilitasi pembuatan e-pas kecil kapal serta menyerahkan bantuan peralatan keselamatan pelayaran.

Acara yang digelar di Pantai Pacemengan itu turut dihadiri sejumlah Forkopimcam dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ir Mujiono. Selain penyerahan dokumen dan perlengkapan keselamatan, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat pelayanan publik di sektor kelautan. Kamis (4/9/2025).

Dalam sambutannya, Mujiono menegaskan bahwa program e-pas kapal elektronik ibarat dokumen wajib yang memudahkan nelayan saat berlayar.

BKAD Deli Serdang Tegaskan Anggaran Kepala Daerah Sudah Sesuai Aturan

18 jam

“Kalau kendaraan darat punya STNK, maka kapal nelayan memiliki e-pas. Dengan dokumen ini, nelayan lebih tenang karena legalitasnya jelas. Saat ada pemeriksaan di laut, cukup menunjukkan e-pas, sehingga aktivitas mencari nafkah lebih aman,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya melindungi para nelayan agar dapat bekerja dengan nyaman. Data terbaru menunjukkan, terdapat lebih dari 330 kelompok nelayan di Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, sekitar 364 kapal telah memiliki dokumen resmi.

“Kami mendorong ketua kelompok nelayan untuk memastikan anggotanya memiliki e-pas, demi keselamatan dan kepastian hukum,” tambah Mujiono.

Selain layanan dokumen, pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan keselamatan pelayaran. Upaya ini sejalan dengan program peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Bupati Ipuk Gelar “Curhat Bu Ipuk”, Warga Bisa Sampaikan Aspirasi Langsung

25/08/2025

Langkah kolaboratif ini mendapat apresiasi dari kalangan nelayan. Dengan adanya e-pas, mereka tidak hanya memperoleh ketenangan dalam bekerja, tetapi juga merasa terlindungi.

“Sekarang kami tidak khawatir lagi saat melaut. Ada kepastian hukum dan alat keselamatan yang membuat kami lebih aman,” ungkap salah satu nelayan setempat.

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sektor perikanan, dan menjadikan Banyuwangi sebagai daerah rujukan pengelolaan kelautan yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional.