Transformasi Digital Banyuwangi Jadi Rujukan Nasional Penyaluran Bansos
BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya dalam inovasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) nasional. Dalam acara yang diselenggarakan secara Virtual oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi dengan tajuk ASN Bersinar: Digitalisasi Bansos Nasional, Dari Banyuwangi untuk Indonesia, (29/8) Banyuwangi resmi menjadi proyek percontohan (pilot project) nasional.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa transformasi digital Banyuwangi telah berlangsung sejak tahun 2013. “Perjalanan digitalisasi Banyuwangi dimulai dari program Banyuwangi Digital Society, lalu pada 2016 diluncurkan Smart Kampung, Setahun kemudian dilanjutkan dengan pendirian Mall Pelayanan Publik. Tahun 2022, Banyuwangi menjadi daerah pertama yang meluncurkan Mall Pelayanan Publik Digital di Indonesia, yang pada akhirnya diadopsi secara nasional,” ujar Ustadi.
Dalam pengembangan layanan digital, Banyuwangi membangun empat ekosistem pelayanan terintegrasi. Pertama, direct service atau pelayanan langsung yang tersedia di Mall Pelayanan Publik, pasar pelayanan publik, dan kantor desa. Kedua, electronic service melalui aplikasi Smart Kampung dan MPP Digital. Ketiga, self service atau layanan mandiri yang bisa diakses di desa-desa. Terakhir, mobile service melalui program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).
Salah satu terobosan terbaru adalah sistem identitas digital tunggal bernama B-One ID, yang menggunakan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan integrasi data lintas sektor. Melalui integrasi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi pribadi seperti data keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga rekam medis secara digital melalui aplikasi Smart Kampung.
“Dengan sistem ini, warga tidak hanya lebih mudah mengakses layanan, tetapi pemerintah juga bisa membuat kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran,” tambah Ustadi.
Dengan Percepatan Transformasi Digital ini, Banyuwangi diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam menerapkan digitalisasi bantuan sosial nasional yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.