Gotong Royong Atasi Kemiskinan: Gerakan Banyuwangi Berbagi, Libatkan Semua Elemen Masyarakat
BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui Gerakan Banyuwangi Berbagi, yang melibatkan berbagai stakeholder untuk bersama-sama membantu sesama. Gerakan ini menjadi wujud kesadaran bersama dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa Gerakan Banyuwangi Berbagi melibatkan Pemkab, TNI, Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, organisasi profesi, serta pengusaha di Banyuwangi. “Dengan gotong royong, kami meyakini penanganan kemiskinan di Banyuwangi akan lebih cepat,” ujar Ipuk, Kamis (23/1/2025).
Ipuk menjelaskan bahwa saat ini kemiskinan di Banyuwangi tercatat paling rendah sepanjang sejarah, dengan angka 6,54 persen berdasarkan data BPS per 2024. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa upaya penekanan angka kemiskinan harus dilakukan secara serius dan sistematis. “Meski rendah, bukan berarti kita berpuas. Kita harus menekan ini secara serius dan sistematis,” terangnya.
Gerakan Banyuwangi Berbagi menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan mengacu pada data kemiskinan yang berbasis nama dan alamat (by name by address), intervensi bantuan akan dilakukan secara lebih terukur. “Jadi, semua pihak yang terlibat dalam Gerakan Banyuwangi Berbagi ini, akan mendapatkan sasaran masing-masing yang ada di data. Semua dibagi habis. Jadi, tidak ada yang terlewat atau disalurkan sembarangan,” jelas Ipuk.
Ipuk menyebutkan bahwa Gerakan Banyuwangi Berbagi ini akan melibatkan ribuan pihak dengan sasaran sekitar 18 ribu warga prasejahtera. Mereka akan berbagi sembako bagi warga miskin sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. “Sementara ini, kami rancang program ini untuk tiga bulan ke depan. Sebagaimana kita ketahui, di awal tahun seperti ini, bansos dari pemerintah belum turun. Maka, aksi solidaritas seperti ini bisa menjadi solusi,” imbuhnya.
Tidak hanya mendapatkan sembako, dalam gerakan ini juga akan dilakukan evaluasi kondisi keluarga penerima bantuan, mulai dari sosial, kesehatan, hingga akses pendidikan. Berbagai perkembangan tersebut akan dipantau melalui aplikasi Smart Kampung. “Dengan data yang realtime seperti ini, kita bisa melakukan penanganan secara tepat dan terukur,” pungkas Ipuk.
