Suara Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi Indonesia: Kritik atas Privilege Politik Elite

Abstrak

Demonstrasi mahasiswa yang meletus pada Agustus 2025 sebagai respons terhadap kebijakan tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan merefleksikan ketegangan klasik antara elit politik dan masyarakat sipil. Artikel ini menegaskan bahwa gerakan mahasiswa bukan sekadar ritual turun ke jalan, melainkan fungsi korektif atas demokrasi yang terancam terkooptasi oligarki. Dengan menggunakan teori ruang publik Habermas, konsep gerakan sosial Tilly, serta keadilan distributif Rawls, tulisan ini mengurai mengapa suara mahasiswa layak dipahami sebagai “alarm demokrasi” yang menjaga agar sistem politik tidak terperosok ke dalam krisis legitimasi.

Pendahuluan

UMKM Bertahan di Tengah Krisis, Malah Terancam Relokasi

30/06/2025

Mahasiswa kerap menjadi aktor penting dalam momen kritis politik Indonesia. Dari gerakan 1966, Reformasi 1998, hingga demonstrasi kontemporer, suara mahasiswa selalu hadir ketika terdapat jurang yang lebar antara elit politik dan masyarakat. Demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 menolak kebijakan DPR terkait tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini dipandang tidak hanya irasional, melainkan juga mencederai prinsip keadilan sosial di tengah meningkatnya biaya hidup dan akses pendidikan yang masih terbatas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa berperan sebagai “alarm demokrasi”—mereka mengingatkan negara ketika praktik politik menjauh dari kepentingan rakyat.

Landasan Teoretis

1. Ruang Publik (Habermas, 1989)

Krisis Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana: Sebuah Renungan

6/05/2025

Habermas berargumen bahwa ruang publik adalah arena diskursif di mana warga negara dapat mengkritik kekuasaan. Gerakan mahasiswa memulihkan ruang publik yang terdegradasi oleh elitisasi politik.

2. Gerakan Sosial (Tilly, 2004)

Tilly menekankan bahwa aksi kolektif lahir dari ketidakadilan struktural. Demonstrasi mahasiswa menggunakan repertoar klasik—long march, orasi, hingga bentrokan—yang mengakar kuat dalam sejarah perlawanan Indonesia.

3. Keadilan Distributif (Rawls, 1971)

PW ISARAH Sumut Sesalkan Pengesahan UU TNI oleh DPR RI

20/03/2025

Prinsip keadilan Rawls menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada kelompok yang paling rentan. Tunjangan DPR jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena justru memperlebar ketimpangan sosial.

Analisis Isu Kontemporer

Pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR memperlihatkan gejala kemewahan institusional yang melukai rasa keadilan publik. Di tengah meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan biaya pendidikan, kebijakan tersebut menunjukkan minimnya sensitivitas elit politik.

Gerakan mahasiswa hadir sebagai respon moral terhadap situasi ini. Gas air mata yang ditembakkan ke arah mahasiswa tidak hanya simbol represi negara, tetapi juga simbol lemahnya dialog demokratis. Dalam kerangka Habermas, mahasiswa mengisi ruang publik yang terabaikan. Dalam perspektif Tilly, mereka meneruskan tradisi resistensi. Dan dalam kerangka Rawls, mereka menuntut keadilan distributif yang seharusnya menjadi dasar kebijakan publik.

Dengan demikian, suara mahasiswa bukan sekadar protes temporer, melainkan perlawanan sistemik terhadap politik privilese. Mereka menjadi “alarm demokrasi” yang menandai adanya penyimpangan serius dalam penyelenggaraan negara.

Kesimpulan

Gerakan mahasiswa pada Agustus 2025 menunjukkan peran vital mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi. Aksi ini bukan hanya kritik kebijakan DPR, melainkan juga penegasan bahwa demokrasi tanpa suara kritis berpotensi kehilangan legitimasi moral.

Mahasiswa dengan demikian adalah antibodi politik yang menjaga agar demokrasi tidak mati dalam dominasi elit. Jika alarm ini diabaikan, Indonesia berisiko jatuh pada demokrasi prosedural tanpa substansi keadilan.

Daftar Pustaka (APA Style)

• Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press.
• Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press.
• Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
• Tilly, C. (2004). Social Movements, 1768–2004. Paradigm Publishers.
• AP News. (2025, August 25). Riot police clash with students protesting lawmakers’ allowances in Indonesia.

Oleh: Ferdi Fernando Putra
Mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi