Okupansi Hotel Merosot, PHRI Sumut Desak Pemerintah Perhatikan Industri Perhotelan
Medan, Sumatera Utara — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut melalui Badan Pimpinan Daerah (BPD) menggelar Forum Diskusi Terbuka bertajuk “Strategi dan Inovasi dalam Menjaga dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan di Sumatera Utara”, pada Jumat (20/6/2025) di Grand Kanaya Hotel, Medan.
Dalam forum yang dihadiri sekitar 150 peserta dari sektor perhotelan, pariwisata, dan tenaga kerja tersebut, Ketua PHRI Sumut, Denny S. Wardhana, menyoroti dampak kebijakan efisiensi yang dinilai memukul sektor hotel dan restoran secara luas, tidak hanya dari sisi okupansi, tetapi juga rantai pasok seperti UMKM penyedia bahan makanan.
“Efisiensi ini berdampak luas, bukan hanya pada tingkat hunian hotel dan pengurangan tenaga kerja, tetapi juga pada pembelian bahan baku yang selama ini melibatkan pelaku UMKM,” ujar Denny.
Ia mengungkapkan, sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan, tingkat hunian hotel di semester kedua biasanya mencapai 70 persen. Namun kini, angka tersebut merosot hingga 30–50 persen, kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan industri hotel di Medan pada kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
“Kegiatan MICE sangat krusial untuk industri kami. Medan sangat bergantung pada itu, dan saat ini tidak bisa dilakukan secara optimal,” tambahnya.
Diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah, seperti Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan, Adryanta Putra Ginting, S.S, dan Katim Produktivitas Tenaga Kerja & Pemagangan Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul, ST, MT.
Adryanta menyampaikan bahwa sektor perhotelan memang menjadi salah satu yang paling terdampak akibat larangan kegiatan sosialisasi dan FGD di hotel. Menurunnya okupansi disadari sebagai masalah serius, sehingga Dispar Medan telah merancang berbagai program untuk menghidupkan kembali sektor tersebut.
“Kami telah menggelar event seperti Gelar Melayu Serumpun, dan ke depan akan ada Car Free Night untuk menarik wisatawan lokal maupun luar kota agar menginap di sekitar kawasan Kesawan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, kegiatan lain akan digelar di sejumlah kawasan wisata seperti Warenhuis dan Kesawan, agar okupansi hotel kembali meningkat. “Mudah-mudahan, mulai tahun depan kegiatan di hotel dapat dibuka kembali,” harapnya.
Sementara itu, Arianto Imam Sitompul dari Disnaker Medan menegaskan pentingnya pelatihan bagi karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan. Menurutnya, dua masalah utama yang dihadapi pekerja pasca PHK adalah keterbatasan keterampilan dan minimnya akses informasi lowongan kerja.
“Mereka bisa mendapatkan pelatihan gratis melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta memanfaatkan platform digital seperti aplikasi Siduta untuk memilih jenis pelatihan dan melihat lowongan pekerjaan yang sesuai,” jelasnya.
Sebagai bentuk nyata perhatian, pada acara tersebut turut disalurkan bantuan kepada 200 pekerja terdampak, dan diharapkan program ini bisa memperkuat kesiapan tenaga kerja menghadapi dinamika industri perhotelan yang terus berubah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.