DPRD Banyuwangi Gelar Sidang Paripurna Bahas RPJMD 2025–2029, Fokus Pengentasan Kemiskinan
Banyuwangi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar sidang paripurna dengan agenda penting pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Jumat (13/6/2025).
Sidang yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, menjadi momen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, dengan menekankan tiga pilar utama: pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan layanan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, hadir mewakili eksekutif untuk menyampaikan pemaparan resmi pemerintah daerah terhadap isi dan strategi utama dalam RPJMD tersebut.
“Fokus kita jelas: selesaikan dulu tiga prioritas pengungkit pembangunan. Laksanakan dua prioritas wajib sepanjang waktu, dan dorong capaian akumulatifnya untuk mencapai satu prioritas utama, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Mujiono di hadapan para anggota dewan.
Dalam dokumen RPJMD yang dibahas, pengentasan kemiskinan ditetapkan sebagai prioritas utama daerah. Saat ini, tingkat kemiskinan di Banyuwangi berada di angka 6,54%. Meski termasuk terendah ketiga di Jawa Timur, pemerintah bersama DPRD berkomitmen untuk terus menekan angka tersebut.
Menurut Mujiono, strategi pengentasan kemiskinan akan difokuskan pada tiga langkah:
Meningkatkan pendapatan warga miskin
Mengurangi beban pengeluaran mereka
Mencegah munculnya kemiskinan baru
“Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tapi bagaimana kita membangun sistem yang berbasis data. Kita integrasikan data DTKS, Regsosek, BAZNAS, dan lainnya agar bantuan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Pemerintah juga membangun sistem kelembagaan yang terstruktur guna memastikan program berjalan efektif, termasuk dalam penajaman kebijakan afirmatif di wilayah kantong kemiskinan.
Dalam forum paripurna, DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga dua prioritas wajib: pendidikan dan kesehatan. Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Banyuwangi sudah turun ke angka 4,03%, yang menjadi indikator positif hasil dari peningkatan layanan pendidikan.
Di sektor ekonomi, target pertumbuhan daerah pada periode RPJMD ini ditetapkan antara 4,9% hingga 5,36%. DPRD mendukung langkah-langkah eksekutif dalam mempercepat pertumbuhan, mulai dari hilirisasi produk unggulan lokal hingga penguatan investasi dan produktivitas tenaga kerja.
“RPJMD harus jadi peta jalan pembangunan yang konkret dan terukur. Dewan akan terus mengawal setiap kebijakan agar benar-benar menyasar kemaslahatan rakyat Banyuwangi,” tegas Wakil Ketua DPRD Ruliyono.
