Petisi 13 Desak Pemkab Banyuwangi Transparan dan Aktifkan Aset Daerah
Banyuwangi. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Petisi 13 menggelar rapat koordinasi untuk merespons kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selasa (29/7/2025) kemarin.
Dalam pertemuan itu, mereka menyoroti pentingnya keterbukaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meminta pemerintah mengaktifkan kembali dok kapal di Bangsring, Kecamatan Wongsorejo. Serta kapal penyeberangan milik daerah.
“Petisi 13 hadir sebagai wadah kritik dan saran demi pembangunan Banyuwangi yang lebih baik,” kata Koordinator Petisi 13, As’ad Muhammad Nagib.
As’ad menjelaskan, Petisi 13 memuat beberapa usulan yang mendorong pemerintahan terbuka dan berpihak pada masyarakat. Ia menyebut, gabungan ini terdiri dari 23 lembaga, termasuk LSM, dan LBH.
“Kami berencana audiensi dengan Bupati atau Wakil Bupati Banyuwangi agar aspirasi ini bisa sampai ke jajaran pemerintah,” ujarnya.
Petisi 13 berharap pemerintah daerah lebih transparan dan serius memanfaatkan aset yang bisa berdampak langsung pada masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.