Kominfo Sebut Klaim Pawang Hujan di IKN sebagai Hoaks
Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi klaim pawang hujan dari Banyuwangi, KRT Ilham Triadi Nagoro, dengan menyebutnya sebagai hoaks. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan perintah kepada pawang hujan untuk rekayasa cuaca di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Informasi mengenai perintah atau permintaan dari pemerintah kepada pawang hujan itu tidak benar. Kami menggunakan rekayasa cuaca berbasis ilmiah, bukan pawang hujan,” tegas Usman
“Jadi memang dipersiapkan ya rekayasa cuaca. Ingin kami sampaikan tidak benar ya ada perintah dari satu pawang hujan katanya begitu dari Banyuwangi. Itu hoaks ya! Kita menggunakan ilmiah. Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk rekayasa cuaca,” jekas Usman dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Trijaya FM pada Sabtu (10/8/2024).
Dikutip dari Antara, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan, modifikasi cuaca di IKN dilakukan melalui metode ilmiah oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan bukan oleh pawang hujan. “BMKG telah ditugaskan untuk melakukan modifikasi cuaca di IKN mulai 4 Juli 2024 untuk mengurangi curah hujan menjelang upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024,” kata Plt Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto.
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga pernah mengkonfirmasi bahwa pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai bagian dari manajemen air. “OMC termasuk dalam komponen manajemen air untuk mengatur curah hujan dan memastikan bahwa cuaca ekstrem tidak mengganggu kegiatan penting di IKN,” jelas Basuki.
Basuki menambahkan bahwa OMC digunakan untuk mengalihkan awan potensi hujan ke daerah lain, yang bertujuan untuk menghindari gangguan pada rapat kabinet dan upacara kemerdekaan di IKN. “OMC ini dilakukan untuk mengatur volume bendungan dan mencegah hujan pada waktu yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Dengan penjelasan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menggunakan teknologi ilmiah untuk mengelola cuaca, menanggapi klaim yang beredar sebagai informasi yang tidak berdasar.
