DPRD Banyuwangi Dorong Solusi Sengketa Kepemilikan Pantai Marina Boom

DPRD Banyuwangi Dorong Solusi Sengketa Kepemilikan Pantai Marina Boom

Banyuwangi – Konflik terkait kepemilikan Pantai Marina Boom antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur masih bergulir tanpa titik terang. DPRD Banyuwangi mengambil inisiatif dengan mengupayakan pertemuan antara kedua pihak demi mencapai solusi damai dalam sengketa ini.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menyatakan pentingnya permasalahan ini karena Pantai Marina Boom merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Banyuwangi. “Kami akan segera mengundang BPKAD, Pelindo, dan Dishub Provinsi Jawa Timur untuk duduk bersama mencari solusi konflik ini,” ujar Marifatul, Senin (18/11/2024).

Rifa, sapaan akrab Marifatul Kamila, merasa heran mengapa konflik kepemilikan Pantai Boom baru muncul sekarang. Menurutnya, Pantai Boom telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Banyuwangi, baik sebagai tempat beraktivitas maupun destinasi wisata. “Boom itu sudah lama, mungkin kita belum lahir sudah ada,” tambahnya.

Pemkab Banyuwangi masih bersikeras mempertahankan klaimnya atas tanah tersebut sebagai aset pemerintah daerah. Upaya untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah saat ini sedang berlangsung. “Semua proses harus jelas sejak awal dan tidak bisa tergesa-gesa. Oleh karena itu, kami akan memanggil pihak terkait dalam waktu dekat,” tegas Marifatul.

General Manager PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) Area Bisnis Marina Boom, Nurilma Septanti, menyebutkan bahwa kerjasama antara PPI dan Pemkab Banyuwangi dalam mengembangkan Pantai Boom telah berlangsung lama. Langkah ini turut memperkuat sektor pariwisata Banyuwangi. “Pemkab Banyuwangi menanamkan aset yang tak ternilai di sana dengan promosi wisata yang terus dilakukan,” kata Tanti.

Nurilma menambahkan bahwa PPI turut berkontribusi dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal, seperti dengan memberi kesempatan warga Kampung Mandar untuk membuka usaha kuliner ikan bakar di kawasan Pantai Boom. Ini menjadi upaya dalam meningkatkan pariwisata dan melestarikan budaya lokal.

DPRD berharap pertemuan mendatang dapat menjadi momen penting untuk meredakan ketegangan dan mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak.