Pelapak UMKM Tolak Relokasi dari Taman Blambangan: “Kami Tetap Nang Kene Wae”

BANYUWANGI – Rencana revitalisasi Taman Blambangan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencuat. Namun, sorotan tajam mengarah pada wacana relokasi ratusan pelapak UMKM yang selama bertahun-tahun menghidupkan kawasan tersebut melalui kegiatan Banyuwangi Creative Market (BCM) — yang sebelumnya dikenal sebagai Car Free Day (CFD).

Pelaku UMKM yang tergabung dalam BCM menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi ke Jalan Achmad Yani, tepat di depan Kantor Pemkab Banyuwangi. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi merusak ekosistem ekonomi kerakyatan yang telah terbangun dan tumbuh dari bawah.

“Kami tidak menolak revitalisasi. Tapi kalau bicara relokasi, kami keukeh tetap Nang Kene Wae (NKW). Karena relokasi bukan solusi, justru ancaman nyata bagi ekonomi rakyat,” tegas Rahmad, Ketua BCM, dalam forum konsolidasi yang digelar di Taman Blambangan, Minggu pagi (29/6/2025).

Rahmad menjelaskan, dalam lima jam operasional setiap Minggu pagi, BCM mencatat perputaran uang mencapai Rp125 juta. Bukan sekadar transaksi, melainkan nafkah hidup bagi ratusan keluarga pelaku UMKM.

“Ini ruang hidup rakyat, ruang kreativitas, ruang kebersamaan. Kalau dipindahkan seenaknya, lalu di mana letak keberpihakan Pemkab kepada rakyat kecil?” lanjut Rahmad.

Muhammad Lutfi, mantan Camat Banyuwangi yang juga inisiator pasar kreatif ini, meminta Pemkab tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang.

“Harus dikaji ulang secara menyeluruh. BCM CFD telah memberikan kemanfaatan luar biasa dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat,” tegas Lutfi.

Penolakan ini mendapat dukungan penuh dari Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi. Ketua RKBK, Hakim Said, S.H., menilai relokasi tanpa dialog adalah bentuk pengabaian terhadap ekonomi rakyat.

“Rakyat hanya menggunakan taman selama 4–5 jam setiap Minggu tanpa merusak fasilitas. Jangan sampai nasib mereka seperti Pasar Sobo, yang direvitalisasi jadi TWT dan AWT lalu justru mangkrak. Kini rakyat kembali jadi korban,” ujar Hakim.

Pengamat kebijakan publik dan pengurus RKBK, Andi Purnama, menyebut arah kebijakan tersebut mencerminkan watak tata kota yang mulai meninggalkan rakyat.

“Revitalisasi yang meminggirkan rakyat adalah pembangunan yang gagal. Kota bukan hanya milik investor dan event. Kota harus menjadi rumah bagi seluruh warganya.”

Senada, akademisi dan tokoh pemuda dari RKBK, Herman Sjahthi, mengingatkan pentingnya memanusiakan kebijakan ruang publik.

“Ini bukan hanya tentang tempat jualan. Ini soal hak warga atas ruang hidup. Suara kecil dari pinggir taman itulah denyut kehidupan kota.”

Hingga berita ini diturunkan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Banyuwangi, Dwiyanto, S.Sos., M.Si, belum memberikan tanggapan resmi terkait jadwal pelaksanaan revitalisasi Taman Blambangan dan rencana relokasi BCM ke Jalan Achmad Yani.

BCM dan RKBK menyatakan sikap tegas:
“Revitalisasi silakan, tapi relokasi bukan jawaban. Rakyat harus diberi tempat, bukan disingkirkan.”

(Tim)

Tinggalkan Balasan