Bupati Ipuk Minta Kades Banyuwangi Susun Skala Prioritas Pembangunan di Tengah Pembatasan Anggaran

Suara Pecari – 03 April 2026 | Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengundang seluruh kepala desa untuk bersama‑sama merumuskan skala prioritas pembangunan, mengingat tekanan fiskal yang semakin ketat. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa Gladag, Rogojampi pada Kamis, 2 April.

Dalam sambutannya, Ipuk menegaskan bahwa meski pendapatan daerah menurun akibat penurunan transfer pusat dan pengaruh geopolitik internasional, proses pembangunan tidak boleh terhenti. Ia menekankan pentingnya penyesuaian program dengan kebutuhan masing‑masing desa.

Bupati menambahkan bahwa keterbatasan anggaran harus menjadi pemicu inovasi, bukan alasan untuk mengurangi aktivitas pembangunan. “Kita harus mengoptimalkan potensi lokal dan mencari solusi efisien,” ujarnya.

Ia menginformasikan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penataan ulang anggaran atau reprioritas, dengan infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Sektor pendidikan dan kesehatan juga tidak dikesampingkan dalam proses tersebut.

Untuk mendukung desa, Ipuk meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan bantuan teknis dalam menyusun reprioritas anggaran. Dengan begitu, program‑program desa dapat berjalan lebih efektif meski dana pusat berkurang.

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Banyuwangi, Budiharto, menyatakan kesiapan anggotanya untuk membantu pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia juga mengapresiasi tambahan anggaran yang diberikan kepada desa meski dalam kondisi terbatas.

Ipuk mengingatkan bahwa Banyuwangi pernah mengalami masa sulit pada masa pandemi, namun berhasil bangkit melalui kerja sama antar‑pemangku kepentingan. Pengalaman itu dijadikan contoh bahwa tantangan fiskal dapat diatasi dengan sinergi.

Dalam konteks geopolitik, Bupati menilai bahwa ketidakpastian ekonomi global berimbas pada daerah, terutama melalui fluktuasi nilai tukar dan penurunan investasi. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi lokal menjadi prioritas.

Ia menegaskan bahwa setiap desa harus menilai kembali proyek‑proyek yang sedang berjalan, menilai dampak serta kelayakan biaya, dan menempatkan yang paling mendesak pada urutan pertama. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan pemborosan sumber daya.

DPMD diminta menyusun panduan teknis yang memudahkan kepala desa dalam melakukan analisis prioritas, termasuk penggunaan data demografis, potensi sumber daya alam, dan kebutuhan dasar masyarakat. Panduan tersebut akan disosialisasikan melalui pelatihan di masing‑masing kecamatan.

Bupati juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan prioritas, agar program yang diusulkan mendapat dukungan luas dan relevan dengan aspirasi warga. Partisipasi publik dipandang sebagai kunci keberhasilan implementasi.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur tetap difokuskan pada perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas irigasi yang mendukung sektor pertanian. Proyek‑proyek tersebut diprioritaskan karena memberi dampak langsung pada perekonomian desa.

Di bidang pendidikan, program beasiswa, perbaikan fasilitas sekolah, dan pelatihan guru tetap menjadi agenda penting, meski dana terbatas. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Kesehatan juga mendapat perhatian dengan penguatan puskesmas, penyediaan obat esensial, dan program imunisasi yang tidak terhenti. Ipuk menegaskan bahwa layanan kesehatan dasar harus terus beroperasi tanpa gangguan.

Dengan langkah reprioritas ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap dapat menjaga momentum pembangunan dan menghindari stagnasi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap berkolaborasi demi kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, Bupati menyimpulkan bahwa meski anggaran terbatas, komitmen bersama, inovasi, dan pemanfaatan potensi lokal akan memungkinkan Banyuwangi melanjutkan program pembangunan secara berkelanjutan. Ia menutup pertemuan dengan harapan semua desa dapat menyelesaikan skala prioritas dalam waktu dekat.