Video “Salam dari Banyuwangi” Membuka Tabir Penyalahgunaan Izin Usaha Miras

Banyuwangi

Suarapecari.com – Paska beredar luasnya Vidio “Salam dari Banyuwangi” yang di perankan oleh La Lati.SH dengan menampilkan berbagai jenis Miras beralkohol tinggi dengan berbagai Merk akhirnya mendapat tanggapan serius dari Pejabat pemerintah Daerah Kab.Banyuwangi

Senin 22/11/2021 Pemkab Banyuwangi akhirnya menggelar Audiensi bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Banyuwangi ( DPMPTSP) dengan menghadirkan pemeran Vidio Salam Dari Banyuwangi La Lati.SH, Tokoh masyarakat Desa Labanasem, Kepala Desa Labanasem, Perwakilan  Camat Kabat,sedangkan Pemkab Banyuwangi di Wakili oleh Drs Wawan Yadmadi Msi menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP)  dan juga menjabat Plt Kepala Satpol Pp Kab.Banyuwangi dan turut hadir jajaran pejabat pemkab lainnya

Mengawali sambutanya Wawan Yadmadi menyayangkan timbulnya keresahan dan kegaduhan masyarakat Desa Labanasem yang di sebabkan peredaran miras secara bebas yang di lakukan oleh Toko Banyu Urip

“Seandainya dari awal permasalahan ini di beritahukan kepada saya tidak akan sampai segaduh ini, saya pastikan akan  selesaikan dengan cara saya sendiri secara senyap dan tuntas, dan jika benar di temukan pelanggaran izin usaha, izinnya  bisa saja di Cabut atau tokonya di tutup terangnya

Sementara itu  La Lati.SH Aktivis  kontoversi yang juga berprofesi  sebagai Pengacara yang di kenal dengan  dialognya yang khas dan blak-blakan,  lebih menyoal pada Birokrasi  dan Spesifikasi izin usaha yang di keluarkan oleh Dinas Perizinan terhadap Toko Banyu Urip yang memperjual belikan miras beralkohol tinggi  diatas 20% bahkan sampai 45% yang di perjualbelikan secara bebas di kalangan masyarakat.

Di hadapan Ka.DPMPT SP dan pejabat Pemkab lainya Aktivis berdarah sulawesi yang  kritik-kritiknya di kenal berani kerap membuat merah kuping para pejabat itu, kembali membeberkan bukti berbagai Merk Miras yang diperjualbelikan secara bebas di Toko Banyu Urip sehingga keberadaanya sangat meresahkan masyarakat di karenakan sudah mempengaruhi pemuda, pelajar, remaja di bawah umur dan bahkan anak SD dan santri banyak yang terpengaruh mengkonsumsi miras,  terangnya.

Lanjut La Lati, aturan turunan berupa Perda Kab. Banyuwangi No.1 tahun 2020 atas perubahan Perda Kab.Banyuwangi No.14 Tahun 2015 tentang: Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan penjualan minuman Keras, sangat jelas mengatur  spesifikasi  Izin Usaha Miras

yaitu:  Spesifik tempat penjualannya, Spesifik produknya dan spesifik jam operasionalnya namun  pemilik Toko Banyu Urip secara terang-terangan mengabaikan segala aturan yang di tetapkan oleh pemerintah oleh karenanya kami mendesak Pemkab Banyuwangi dan dinas terkait lainnya untuk Mencabut izin usaha Toko Banyu Urip dan atau setidak -tidaknya kegiatannya di tutup dan tidak beroperasi di desa Labanasem terangnya.

Sementara dalam audiensi Antonio Cornelis yang menjabat Kasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dalam penjelasannya mengurai birokrasi izin usaha miras secara gamblang berdasarkan ketentuan Perpres No 24 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, berikut perubahan dan aturan turunannya.

Peraturan Menteri Perdagangan Ri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan menteri perdagangan Ri No 20.MDAG/Per.4/2014 tentang Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ( Minol) berikut perubahan dan aturan turunannya.

Perda Kab.Banyuwangi No.1 Tahun 2020 tentang perubahan Perda No.14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Keras.

Sehingga dari temuan-temuan di lapangan yang terjadi di Desa Labanasem dapat di simpulkan Toko Banyu Urip di mungkinkan telah menyalah gunakan izin usaha  yang di terbitkan oleh Pemerintah tutupnya.

Red