Polemik TKD di pakai Korwilker Satdik DPM – Desa minta Desa mengajukan surat ke Bupati

BANYUWANGI, Suarapecari.com – Menilik persoalan terkait Tanah Kas Desa (TKD) Desa Lemahbangdewo yang di pakai kantor Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan (Korwilker Satdik) Rogojampi tanpa perjanjian yang jelas, akhirnya menjadi polemik berkepanjangan yang belum menemui titik terang. 

Dalam hal ini, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPM & Desa) Banyuwangi melalui bagian fungsional penggerak swadaya masyarakat yang mengetahui persoalan ini, langsung angkat bicara untuk memberikan solusi terbaik terkait polemik TKD ini.

Kepala DPM & Desa Banyuwangi melalui Bagian fungsional penggerak swadaya masyarakat Faruq menjelaskan terkait persoalan TKD Lemahbangdewo yang di pakai kantor Korwilker Satdik seperti ini harus di urai dengan baik, karena yang di ributkan ini menyangkut kebutuhan umum. Maka dari itu, harus ada solusi yang terbaik untuk dua belah pihak.

“Biasanya seperti yang sudah sudah kalau ada problem terkait TKD, pihak kami selalu mensolusikan dengan cara tukar menukar atau tukar guling. Dengan syarat urusan terkait TKD sebelumnya harus terselesaikan terlebih dahulu, baru bisa di adakan tukar menukar. Biar jelas agar tidak ada permasalahan lagi”, katanya saat di wawancarai di kantornya (21/2/2022)

Lanjut Faruq menerangkan apapun caranya harus ada kepastian terkait hak TKD itu. Dalam hal ini, Desa tidak boleh di rugikan.Maka dari itu, kami minta untuk Desa mengajukan surat ke Bupati terkait problem ini dengan tembusan ke kantor DPM & Desa agar permasalahan ini bisa di kaji lebih detail lagi.Setelah itu, nantinya bisa di musyawarahkan bersama dengan dua belah pihak untuk mencari keputusan yang terbaik.

“Soalnya ini menyangkut keperluan umum, jadi pengambilan keputusan harus bijak dan tidak boleh ada yang saling di rugikan,” terangnya (Ganda)