Dugaan Korupsi Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemda Banyuwangi Semakin Memanas
BANYUWANGI, Suarapecari.com – Inspektorat Kabupaten Banyuwangi kini telah mendalami dan memproses adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemda Banyuwangi. Lembaga Pencerahan Anak Negeri (PECARI), Forum Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah (FOSKAPDA), Konfederasi Pencegahan Korupsi (KPK) dukung Inspektorat untuk terus mengusut tuntas.
Melansir dari berita https://beritalima.com tentang pernyataan Kepala BKD Memang ada bukti transfer tapi transfernya bukan ke saya tapi ke orang lain,†ucap Nafiul Huda kepada wartawan, Senin (6/9/2021).
Selain pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Banyuwangi, juga tercantum dalam media pernyataan salah satu Ketua Dewan yang tidak lain saat itu menjadi pimpinan sidang Hearing, pernyataannya sebagai berikut.
“Untuk Pak Huda ini ada bukti transfer ke rekening Pak Huda terkait jabatan Kasi yang sudah membayar dan dipindahkan ke Kecamatan,†begitu tertulis dalam notulen resmi Hearing DPRD Banyuwangi, Hari Jumat, 13 Agustus 2021.
Kepala Inspektorat Banyuwangi, Pudjo Hartanto saat dikonfirmasi via WhatsApp 22/3/2022 menjelaskan,
“Persoalan ini sudah berjalan dan dalam penanganan inspektorat Banyuwangi. Untuk para pihak kita akan temui untuk dimintai penjelasan, jelas Pudjo”.
Veri Kurniawan S.ST selaku pendiri FOSKAPDA menjelaskan pada awak media, kita dukung inspektorat Banyuwangi untuk mengusut dan meminta pertanggung jawaban dua narasumber yang ada di pemberitaan terkait dugaan jual beli jabatan.
“Inspektorat harus berani bertindak dan mengambil langkah cepat, tegas dan ter arah terkait persoalan dugaan jual beli jabatan yang sempat ramai di beberapa media online. Lembaga PECARI, FOSKAPDA dan Konfederasi Pencegahan Korupsi ( KPK ) mendukung sepenuhnya kepada inspektorat agar ada titik terang dan pertanggung jawaban bagi dua narasumber terkait pernyataannya di media, jelas Veri”.
Harusnya pernyataan dua orang tersebut bisa dipertanggung jawabkan, karena itu acara resmi dan dalam berita juga dituliskan kalau pernyataan salah satu narasumber di tulis dalam notulen resmi, ucap Veri.
Harusnya jika tidak benar, para pihak yang merasa dirugikan melaporkan hal tersebut. Misalkan Kepala BKD merasa dan ada dugaan ada yang mengatasnamakan diri atau instansinya, ya harus dilaporkan ke APH dong, begitu juga pernyataan yang tertulis dalam notulen resmi seperti yang ditulis dalam berita online.
Sementara Ricky Sulivan dari Lembaga PECARI menambahkan, bahwasanya notulen yang dicatat dalam hearing di DPRD itu kan sudah ada dugaan unsur pemufakatan jahat dan dugaan ada unsur tindak pidana korupsi yang telah diakui dari BKD, jadi hal ini murni kasus korupsi, kenapa dibiarkan.
“Harusnya pengakuan dari BKD dalam hearing di DPRD itu bisa dijadikan dasar bukti bahwasanya ada pemufakatan jahat, ada unsur tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Ketua Umum DPP Konfederasi Pencegahan Korupsi , Ari Bagus Pranata menjelaskan, kami pun terus memberikan dukungan kepada inspektorat Banyuwangi untuk memeriksa oknum yang terkait.
Sementara dua narasumber dalam berita yang memberikan pernyataan saat diminta tanggapan dan di hubungi melalui WhatsApp tidak merespon. (Tim)
