Kadernya ditangkap KPK, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum Jika Dibutuhkan.

Surabaya, Suarapecari.com. – Partai Golkar belum memutuskan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak. Wakil Ketua DPRD Jatim itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 14 Desember 2022.

“Kita belum tahu, kita tunggu aja dulu ya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

Wakil Ketua DPR itu menyampaikan bantuan hukum akan diberikan jika dibutuhkan. Namun, saat ini belum diketahui apakah Sahat sudah menyiapkan tim hukum sendiri dalam menghadapi dugaan kasus korupsi yang membelitnya.

“Nanti kita lihat ya prosesnya bagaimana,” ungkap dia.

Lodewijk menyampaikan bantuan hukum akan disiapkan Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham). Biasanya, fasilitas tersebut jarang digunakan kader yang terlibat dalam kasus hukum, terutama korupsi.

“Biasanya sih yang gini-gini (bantuan hukum) mereka enggak minta,” ujar dia.

Sahat terjaring OTT pada Rabu, 14 Desember 2022, malam. Sahat diamankan bersama tiga orang dalam operasi yang dilakukan di Surabaya, Jatim.

“Benar salah satunya pimpinan DPRD Jatim. Selain itu ada 3 orang lainnya yang turut pula diamankan terdiri staf ahli di DPRD dan swasta,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Desember 2022.

Penangkapan ini dilakukan karena adanya dugaan penerimaan suap pengurusan alokasi dana hibah dari APBD Jatim. KPK bakal membeberkan temuannya dalam konferensi pers.(Kr)