Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran Senjata Api Ilegal yang Mencatut Nama TNI dan Kemenhan
Jakarta, Polda Metro Jaya tengah mengusut kasus peredaran senjata api ilegal yang melibatkan pihak yang mencatut nama TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini telah melibatkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Angkatan Darat sejak Juni 2023.
Hengki Haryadi mengungkapkan bahwa pelaku dalam kasus ini menggunakan kartu palsu yang memberikan kesan sebagai kartu asli dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan. Pelaku juga diduga melakukan pelatihan-pelatihan sejenis militer, meskipun sebenarnya mereka bukan anggota militer. Kartu pengenal palsu tersebut juga disertai dengan tanda tangan palsu dari pejabat yang berwenang.
“Dalam perkara ini, pelaku seolah-olah membentuk suatu kelompok dan melakukan pelatihan. Kemudian ada kartu pengenal yang mencatut TNI Angkatan Darat dan Kemenhan disertai tanda tangan pejabat yang berwenang,” ungkap Hengki di Polda Metro Jaya pada Jumat, 18 Agustus 2023.
Hengki Haryadi menjelaskan bahwa anggota kelompok ini sebenarnya juga merupakan korban dalam kasus ini karena mereka dihasut dengan pemalsuan identitas yang seolah-olah sah dan resmi. Kasus ini terungkap setelah penangkapan pegawai PT KAI, Dananjaya Erbening, yang diduga terlibat dalam jaringan teroris. Penangkapan ini dilakukan di rumahnya di Bekasi Utara pada 14 Agustus 2023.
Dari hasil penyelidikan, Dananjaya Erbening diduga membeli senjata api ilegal melalui toko online, dimana pemasok senjata tersebut diduga berada di Semarang. Namun, menariknya, identitas tersangka Dananjaya tidak sesuai dengan nama yang digunakan dalam transaksi online.
“Ini gak pernah bertemu mereka, bahkan akun tersangka DE ini berbeda pada saat penjualan online itu, bukan nama yang sebenarnya,” kata Hengki Haryadi.
Hengki Haryadi belum memberikan kronologi lengkap kasus ini, dan juga belum menyebutkan nama-nama tersangka lainnya dengan alasan menjaga keberlanjutan investigasi terhadap target lain. Penyelidikan ini terus berlanjut dalam upaya mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal yang mencatut nama institusi resmi seperti TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan.
