LSM SGI Sikapi Pemerintah Desa Pakis Kembar, Diduga Pengelolaan Dana Desa dan Bumdes Tidak Beres
Suara Pecari, Malang – Pemerintah Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang disorot oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satya Galang Indonesia (SGI) terkait carut marut pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2022. Ketua LSM SGI, Koko Ramadhan, melayangkan surat kepada Pemerintah Desa Pakis kembar, yang intinya permohonan copy dari LPJ Dana Desa 2022 dan LPJ BUMDes tahun 2022 kepada Pemerintah Desa Pakis kembar. Jika pemerintah Desa tidak menghiraukan surat kami maka tidak ada masalah itu hak mereka, yang jelas kami akan menyengketakan melalui gugatan di Komisi Informasi Publik (KIP), (08/11/2023)
Koko menambahkan, berawal dari temuan Bumdes sejahtera bersama yang dipimpin oleh H. Ujang, bahwa Bumdes sejak tahun 2022 tidak berjalan dengan maksimal dan Pemerintah Desa telah menyertakan modal sebesar Rp. 35 juta. Yang digunakan untuk mengelola kolam pancing ikan, hingga tahun tutup buku Bumdes tidak bisa menyerahkan pembagian hasil usaha ke Pemerintah Desa Pakis kembar.
“Yang bikin janggal ialah, kenapa pemerintah Desa di tahun 2023 tetap menyertakan modal senila Rp. 20 juta. Padahal Bumdes belum membagi hasil usaha, ditambah lagi Kepala Desa merugi karena uang pribadi juga masuk ke Bumdes, ada apa dengan Kepala Desa Pakis kembar ini…??.
Selain masalah Bumdes terjadi juga di sektor program ketahanan pangan, yang tidak jelas peruntukannya. Kades Pakis kembar M. Bisri mengaku, jika sudah membeli ikan dan di taruh di kolam pancing yang di kelola oleh Bumdes, ini kan tumpang tindih?? Bumdes juga mengelola kolam pancing sedangkan ikanya di pasok menggunakan program ketahanan pangan, ini tidak jelas patut diduga. Kepala Desa dengan manajer BUMDes memainkan anggaran negara. Ketika ditanya tentang program jawaban kades selalu lupa.
Direktur Bumdes Sejahtera Bersama Desa Pakis Kembar H. Ujang menyatakan,” bahwa, setatus tanah bumdes itu milik Desa, Di pakai untuk kantor Bumdes. Saya pun sudah komitmen dengan kepala Desa saya tidak minta gaji, yang penting untuk karyawan Bumdes digaji.
Lanjut ujang”di tahun 2022 pihak pemdes menyertakan modal untuk bumdes senilai Rp. 35 juta. Sedangkan, penyertaan modal Bumdes di tahun 2023 ia menyatakan, tidak ada. Tegasnya
Sementara itu Kepala Desa Pakis Kembar M. Bisri saat di konfirmasi diruang kerjanya ia menerangkan,” Bahwa untuk penyertaan modal Bumdes di tahun 2022 senilai 35 juta dan ditambah dengan uang pribadi dari direktor Bumdes yang tidak tahu nominalnya berapa. Saat ditanya tentang penyertaan modal Bumdes di tahun 2023, Kepala Desa menerangkan tidak tahu.
Masih Kepala Desa Pakis kembar M. Bisri mengatakan,” Karena saya cukup hati hati, dengan pengerjaan untuk gorong-gorong di RW. 07 Dusun Tegal Pasangan itu saya malah rugi, tidak mengurangi speck dan tidak mengurangi satuan. (03/11)
Untuk usaha itu pemancingan yang sudah bertahun-tahun. Kemudian kita aktifkan, kasihan mereka sampai tekor uangnya sendiri. Itu yang mengelola siapa pak..? Yang mengelola temen- temen kita, untuk pengerjaan saja kami kasaranya menyelewengkan.
Saat di tanya tentang anggaran yang tahun 2022 itu berapa..? Sekdes yang tau, orang orang tujuannya baik tapi kadang-kadang itu saya rasa itu harus ahlinya bidangnya yang sudah punya pengalaman. Untuk kolam pemancingan sampai saat ini tidak berjalan. Kata kepala Desa Pakis Kembar M. Bisri.
Lebih lanjut Kades Pakis M. Bisri, untuk ketahanan pangan tahun 2023,” Kemarin agak di alihkan ke sarana tani pengerasan jalan usaha tani. Mangkanya ini masih musim kemarau sangat tidak cukup masih saya tangguhkan kegiatan masih kosong, kalau nanti sudah mulai hujan hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Kemarin saya taruh 10 ribu jenis nila car ditaruh di kolam sebelah Kantor Desa ini. Pungkasnya.
Lanjut M. Bisri, usahanya sendiri korat karit untuk pengelolanya H. Jainal jadi ini masih vacum di mana-mana juga sulit, inginya maju bahkan mundur gak papa yang penting dapatnya benar, sulit pak cari orang yang bisa dipercaya.
Usahanya toko saya belum ijinkan untuk buka sebelum ada manajernya. Yang pasti Desa tidak hanya mengandalkan administrasi reguler itu tanpa usaha yang nanti di pegang oleh BUMDes saya rasa sulit, kalau nanti BUMDes bisa maju yang lain akan maju. Terangnya.
Salah satu warga Desa Pakis Kembar sapaan akrab di sebut OC berani berbicara buka bukaan dengan tim media. Terkait dengan ketahanan pangan itu mengikuti pusat tata kelola penggunaan dana ADD maupun DD itu sesuai regulasi. Kalau masalah DD Desa disitu boleh – boleh saja panjenengan sebagai sosial kontrol di lanjut ke ranah Hukum. Bebernya.
Masih OC, Saya sebagai warga masyarakat tidak mengerti karena saya tidak pernah dilibatkan dalam musrem maupun pelaksanaan kegiatan tersebut. Memang saya sendiri kegiatan itu yang saya harapkan.
Tim media, menelusuri keterangan keterangan LSM SGI dilapangan untuk mendapatkan fakta. Ternyata benar, temuan LSM SGI tersebut. Sebab tim media sudah mengelilingi Wilayah Desa Pakis Kembar selama 10 jam tidak mendapatkan hasil, yang ada hanyalah bangunan dari Mentri PUPR. (Dpn/Gan)
