Kementerian Kominfo Sediakan Master Plan dan Mock-Up untuk Percepatan Pembangunan Gov-Tech
Suara Pecari – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengumumkan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech). Dalam rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Kementerian Kominfo telah menyediakan master plan dan mock-up untuk portal tersebut.
“Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan,” ujarnya pada Kamis (04/01/2024) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
Seiring dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga tengah memproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal untuk referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK.
Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo juga menetapkan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Dengan melibatkan sektor BUMN seperti Peruri, Menteri Budi Arie berharap percepatan pembangunan aplikasi prioritas dapat dilakukan dengan efektif.
Menteri Budi Arie menegaskan bahwa percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yaitu inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. “Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani. Memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak, dan dia menyoroti sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional, serta Portal Administrasi Pemerintahan.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa kehadiran portal nasional GovTech akan memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi ini dan merujuk pada pengalaman positif negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital.
“Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal. Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri. Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi,” jelasnya.
Menteri Erick Thohir menggarisbawahi bahwa upaya kolaborasi ini memiliki potensi membawa dampak positif bagi Indonesia, mengacu pada peningkatan PDB Estonia dan penurunan angka kemiskinan di China melalui Pemerintahan Digital.
