Pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo Kena OTT KPK, Bupati Hormati Proses Hukum
Suara Pecari, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memberikan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam pernyataannya, Bupati Ahmad Muhdlor menegaskan sepenuhnya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. “Kami percaya kepada KPK, kami juga menghormati, menghargai semua yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya,” ucapnya, Sabtu 27/1/2024
Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor menjelaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat di instansi Pemkab Sidoarjo, terutama di kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo, tetap berjalan normal. Gus Muhdlor menjamin bahwa kasus hukum yang tengah ditangani KPK tidak akan mengganggu layanan masyarakat.
“Kami pastikan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dengan adanya kasus hukum yang saat ini sedang ditangani KPK. Termasuk layanan pajak di kantor BPPD,” ujar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.
Bupati juga melakukan sidak (inspeksi mendadak) di SMPN 2 Tangulangin di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, untuk memastikan kualitas layanan pendidikan di wilayahnya. Selama sidak, beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepenuhnya mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Terkait siapa saja yang diperiksa, itu wewenangnya KPK, kami belum mengetahui secara pasti,” tandas Gus Muhdlor.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang, termasuk ASN BPPD Sidoarjo, dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran proses penyelidikan perkara yang terjadi di BPPD Sidoarjo demi menjaga integritas dan transparansi pelayanan publik di daerah tersebut.
