Polemik Pengelola Balai Benih Ikan dengan Dinas Perikanan Lumajang Mencuat, Kepala Dinas Dituding Sepihak
Suara Pecari, Lumajang- Polemik antara Pengelola Balai Benih Ikan (PBBI) Rowokangkung, Mohammad Misdi, dan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, yang dipimpin oleh Ir. Agus Widiarto, MM., menjadi sorotan setelah penyewaan lahan untuk kolam pembibitan ikan dilakukan sepihak tanpa pemberitahuan resmi.
Misdi mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Perikanan, mengatakan bahwa kontrak penyewaan lahan dibatalkan tanpa pemberitahuan, menyulitkan kelangsungan pembibitan ikan yang baru saja dimulai pada bulan Desember tahun lalu.
Misdi menjelaskan bahwa, ” Sebelumnya kakak saya, Supriyadi, yang mengelola kolam pembibitan ikan di Desa Siderojo, Kecamatan Rowo Kangkung. Namun, setelah pandemi COVID-19, lahan tersebut tidak disewakan lagi oleh kakak saya, dan pada tahun 2022 Saya sendiri yang menyewa dan mengembangkannya,” ungkap Misdi 6/2/2024
Misdi menceritakan sejarah Balai Benih Ikan di Desa Sidorejo yang awalnya dulu Bapak Saiful, mantan Kepala Dinas Perikanan, bersama kakak Misdi, Supriyadi, mencari lahan seluas 2 hektar untuk keperluan pembibitan ikan. Namun, Misdi menyatakan bahwa selama kepemimpinan Agus Widarto, tidak pernah ada sosialisasi atau kehadiran kepala dinas di lapangan.
Misdi juga menyoroti janji Dinas Perikanan untuk memperbaiki lahan kolam pembibitan yang hingga saat ini belum terealisasi. Agus Widarto disebutkan pernah berjanji pada awal tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperbaiki kondisi lahan, tetapi hingga bulan November 2023, tidak ada tindakan yang diambil.
Pertemuan dengan Sekda Lumajang, Agus Triyono, juga menjadi bagian dari kisah ini. Misdi menyatakan bahwa Sekda tidak pernah memberi informasi bahwa lahan kolam pembibitan ikan tidak disewakan lagi. Meskipun disarankan untuk bertemu langsung dengan kepala dinas, Misdi mengeluhkan sulitnya mendapatkan pertemuan dengan Agus Widarto, menggambarkannya seperti kesulitan menemui presiden.
Konflik ini semakin kompleks dengan pernyataan bahwa Dinas Perikanan tidak menyewakan lahan karena kekurangan anggaran untuk perbaikan. Meski begitu, Misdi menilai bahwa caranya Agus Widarto menangani masalah ini terlalu arogan dan tanpa memberikan pemberitahuan resmi,
“paling tidak dari kepala dinas ada pemberitahuan resmi atau setidaknya koordinasi dulu,” pungkasnya.
