Protes Massa Terkait Kebijakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Banyuwangi
BANYUWANGI – Puluhan orang menggelar protes di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Banyuwangi pada Kamis, 4 Juli 2024. Mereka menyoroti kebijakan Kepala Cabdindik Provinsi Jatim, Ahmad Jaenuri, yang dinilai kurang komunikatif dan dianggap tidak sejalan dengan Program Pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Aksi protes yang dipimpin oleh Forum Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa ini dilakukan dengan memasang poster-poster yang mengutuk kebijakan Ahmad Jaenuri di sekitar kantor Cabdindik. Mereka mengkritik bahwa kepemimpinan Jaenuri tidak membuka komunikasi dengan stakeholder di Banyuwangi, baik itu masyarakat maupun pemerintah daerah.
Menurut Koordinator Forum, Ahmad Munir, Banyuwangi memiliki program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), namun implementasinya tidak sesuai dengan harapan karena kurangnya koordinasi dari Cabdindik Provinsi. “Kami ingin kepala cabang dinas ini dipindahkan dari Banyuwangi agar situasi kembali kondusif seperti sebelum kepemimpinan Jaenuri,” tegasnya.
Salah satu poin protes utama adalah terkait dengan jumlah siswa yang belum terakomodir di SMA/SMK Negeri Banyuwangi, yang mencapai 15.000 anak, sementara daya tampung hanya untuk 5.000 orang. Munir meminta agar solusi segera ditemukan untuk mencegah anak-anak tersebut putus sekolah.
Dalam pertemuan dengan para pengunjuk rasa, Kepala TU Cabdindik Provinsi Jatim di Banyuwangi, Setyo Agung Wahyudi, menyatakan bahwa aspirasi mereka telah diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan Cabdindik. Namun, dia menegaskan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penambahan rombongan belajar atau pagu.
Dalam menjawab tudingan terkait adanya jual beli bangku di sekolah negeri, Setyo Agung menegaskan bahwa Dinas selalu memantau proses PPDB dan sudah mengeluarkan pedoman yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto, menambahkan bahwa konflik ini dapat dihindari jika ada komunikasi yang intens antara Cabdindik Provinsi dengan Pemkab Banyuwangi. “Kami berharap agar ke depannya, kepala cabdindik yang baru dapat lebih bersinergi dan membangun Banyuwangi secara bersama-sama,” ujarnya.
Dengan adanya protes ini, diharapkan tercipta solusi yang menguntungkan untuk semua pihak terkait agar pendidikan di Banyuwangi dapat berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh siswa.
