PKB Kritik Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Banyuwangi Tidak Proporsional
Banyuwangi – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Banyuwangi periode 2024-2029 resmi dibentuk dalam rapat paripurna internal yang berlangsung pada Rabu, 2 Oktober 2024. Namun, keputusan ini menuai kritik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai pembentukan AKD kali ini tidak mencerminkan semangat azas proporsionalitas.
Fraksi PKB, yang memiliki sembilan wakil di DPRD dan menjadi peraih kursi terbanyak kedua, merasa kecewa karena tidak ada nama legislator dari partai mereka yang menduduki posisi strategis dalam AKD yang telah disepakati. Ketua Fraksi PKB, Arvy Rizaldy, dalam pernyataannya pada Kamis, 3 Oktober 2024, menyatakan, “Kami Fraksi PKB menyatakan sikap untuk menjadi kolega kritis konstruktif di internal DPRD Banyuwangi.”
Arvy mengungkapkan bahwa mereka memahami situasi ini. Ia menyebut bahwa momen Pilkada tahun ini mungkin telah memengaruhi dinamika politik di legislatif, di mana PKB menjadi satu-satunya partai di DPRD Banyuwangi yang mengusung calon berbeda dibandingkan enam partai lain. “Kami sadar dan memaklumi bahwa Pilkada tahun ini membawa atmosfir politik yang cukup hangat. Tidak hanya di luar, namun juga di dalam lembaga perwakilan rakyat ini,” jelasnya.
Menurut Arvy, kondisi ini menjelaskan kurangnya semangat dan aktualisasi proporsionalitas dalam pemilihan pimpinan AKD. Meskipun demikian, Fraksi PKB menerima hasil pembentukan AKD yang telah disepakati dan berharap keputusan tersebut dapat membawa dampak positif bagi daerah.
“Selamat mengemban tugas bagi yang telah ditetapkan. Izinkan kami mufaraqah dalam kebersamaan kali ini, dan insya Allah ini adalah jalan terbaik bagi PKB untuk lebih fokus membangun koalisi dengan rakyat. Mewujudkan Banyuwangi Hebat, Rakyat Bahagia,” pungkas Arvy.
Situasi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi PKB dalam navigasi politik lokal, terutama menjelang Pilkada yang diharapkan dapat mendefinisikan kembali posisi dan peran partai dalam DPRD Banyuwangi ke depan.
