Bawaslu Banyuwangi Temukan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Namun Tak Memenuhi Unsur Pidana
Banyuwangi, — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi mengumumkan bahwa dua temuan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Wongsorejo tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana. Keputusan ini diambil setelah pembahasan bersama tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Untung Apriliyanto, menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran di Kecamatan Genteng terkait pemberian materi yang mengarah pada praktik money politics, sementara di Kecamatan Wongsorejo melibatkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan salah satu pasangan calon.
“Temuan di Kecamatan Genteng berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan oleh salah satu pengusaha. Namun, setelah diskusi dengan Gakkumdu, temuan tersebut dinilai belum memenuhi unsur pelanggaran pidana,” kata Untung, (11/10)
Di sisi lain, mengenai dugaan keterlibatan ASN di Wongsorejo, Bawaslu telah melakukan klarifikasi. Menurut keterangannya, ASN yang bersangkutan tidak menyadari bahwa agenda pertemuan yang dihadirinya mengarah pada agenda politik salah satu pasangan calon.
Meskipun kedua kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana, Bawaslu dan Gakkumdu merekomendasikan permohonan pendisiplinan ASN kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menilai apakah terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan.
Bawaslu menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pemilu dan akan terus mengawasi setiap perkembangan terkait pelanggaran yang mungkin terjadi.
