Pj Gubernur Sumatera Utara Tegaskan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Medan – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Fatoni dalam acara silaturahmi dan dialog Pilkada damai dengan insan pers di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Medan, yang dihadiri oleh Forkopimda Sumut dan berbagai organisasi pers, pada Selasa malam (26/11).
Fatoni memastikan bahwa setiap ASN yang terbukti tidak netral akan mendapatkan sanksi tegas. “Kami sudah mengeluarkan surat edaran tentang netralitas ASN, dan kami akan menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral. Sebagai Gubernur, saya harus memberi contoh dengan tetap netral dalam Pilkada ini,” ujar Fatoni, menanggapi potensi pelanggaran oleh ASN dalam Pilkada.
Fatoni juga mengajak semua pihak, termasuk Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta masyarakat, untuk berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada Serentak. “Kekompakan kita sangat penting. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, namun kita harus bekerja sama dengan kewenangan dan porsi masing-masing,” imbuhnya.
Sumatera Utara, dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar, diharapkan dapat menjadi contoh kesuksesan dalam Pilkada Serentak 2024. “Kami bertekad menjadikan Pilkada Sumut sebagai contoh di seluruh Indonesia. Jika kita sukses, ini akan menunjukkan bahwa Sumut memang membanggakan, penuh harmoni, dan menjadi barometer suksesnya Pilkada di Indonesia,” ujar Fatoni.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Mochamad Hasan, Danlanud Soewondo Kolonel Ucok Enrico, serta pejabat lainnya dari Forkopimda Sumut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, dan Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari organisasi pers, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), dan berbagai organisasi jurnalis lainnya.
