DPRD Banyuwangi Targetkan Infrastruktur Jalan Lebih Baik Lewat PAD Pajak Kendaraan Bermotor
Banyuwangi, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertekad meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di tahun 2025 mendatang. Hal ini ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan, terutama dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsinya. DPRD Banyuwangi pun mendorong pemanfaatan dana tersebut secara optimal.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023, minimal 10 persen dari penerimaan PKB dan opsennya harus dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan fasilitas transportasi umum.
Anggota DPRD Banyuwangi, Yusieni, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan ini. “Ini bukan sekadar angka, tapi komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Target penerimaan opsen PKB di Banyuwangi sendiri cukup tinggi, mencapai Rp 100,83 miliar di tahun 2025, sementara opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diproyeksikan sebesar Rp 44,632 miliar.
Penjabat Sekretaris Kabupaten Banyuwangi (PJ Sekda), Guntur Priambodo, memastikan dana tersebut akan digunakan sesuai regulasi, termasuk untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan kualitas transportasi umum.
Selain infrastruktur jalan, 10 persen dari pajak barang dan jasa tertentu atas energi listrik juga diwajibkan untuk dialokasikan pada penerangan jalan umum (PJU). Yusieni menekankan perlunya perhatian khusus pada kawasan pinggiran yang masih kekurangan penerangan jalan.
Kenaikan PAD Banyuwangi secara keseluruhan cukup menjanjikan. APBD 2025 yang telah disahkan pada 11 November 2024 mencapai Rp 3,473 triliun, meningkat 7,21 persen dari APBD 2024.
PAD sendiri naik signifikan hingga 16,08 persen, mencapai Rp 702,3 miliar. Dengan lonjakan pendapatan ini, DPRD Banyuwangi berharap pemerintah daerah mampu merealisasikan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkualitas untuk masyarakat.
