Musrenbang Banyuwangi Bahas Penguatan Layanan Inklusif untuk Pekerja Migran
Banyuwangi – Puluhan pegiat pekerja migran di Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Rembug yang berlangsung dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada Kamis (12/12/2024) di Banyuwangi.
Acara ini diikuti oleh puluhan kader dari Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), organisasi non-pemerintah (NGO) yang aktif dalam isu pekerja migran, serta pemerintah desa yang merupakan kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi. Rembug ini bertujuan untuk memperkuat program perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah, serta menggali aspirasi dari wilayah terkait kebutuhan pekerja migran.
Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, menjelaskan bahwa masukan yang terjaring dari musrenbang ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada acara International Migrant Day yang akan berlangsung pada pertengahan Desember ini. Hal ini bertujuan agar gagasan dari daerah dapat dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.
“Masukan dari masyarakat Banyuwangi akan kami usulkan kepada pemerintah pusat agar dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan nasional,” ujar Uut Rohmatin.
Beberapa usulan penting muncul dalam rembuk tersebut, antara lain dari Rohman Hadi Sucipto, Koordinator Advokasi Garda PMI, yang mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran. Menurutnya, pembentukan Satgas ini akan mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Siti Khotimah, salah seorang peserta, mengusulkan agar diadakan sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Menurutnya, banyak masalah yang terjadi pada anak-anak PMI, seperti putus sekolah atau menikah dini, yang sering kali disebabkan oleh pergaulan bebas. “Kami berharap keluarga PMI juga mendapat perhatian khusus dan edukasi agar kejadian seperti ini bisa diminimalisir,” kata Siti.
Selain itu, peserta lainnya juga mengusulkan berbagai ide seperti perluasan informasi lowongan kerja untuk penyandang disabilitas di luar negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga program literasi digital bagi PMI dan purna PMI.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI, dan keluarganya. Pemkab Banyuwangi, kata Ipuk, telah menggulirkan berbagai program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberian alat usaha gratis, pelatihan literasi keuangan, serta pemberdayaan purna PMI agar tetap berdaya setelah kembali ke tanah air.
“Kami terus berupaya memberikan perlindungan terbaik kepada PMI dan keluarganya. Banyak program pemberdayaan yang telah kami gulirkan untuk meningkatkan ekonomi warga, termasuk purna PMI. Kami juga memberikan pelatihan untuk membantu mereka mengembangkan usaha setelah kembali,” ujar Ipuk.
Ipuk juga menyadari bahwa pemkab tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani masalah PMI. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak melalui forum seperti ini sangat penting untuk penyempurnaan kebijakan yang ada. “Masukan-masukan yang kami terima akan menjadi catatan penting bagi kami dalam meningkatkan pelayanan untuk pekerja migran dan keluarganya,” tambahnya.
Acara ini diakhiri dengan semangat optimisme bahwa melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran dapat terus ditingkatkan.
