Musrenbang RKPD Banyuwangi 2025: Fokus Pembangunan Berkelanjutan dan Digitalisasi Layanan Publik
BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 pada Senin, 17 Maret 2025. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyusun kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Acara yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Banyuwangi, seluruh camat, perwakilan kelompok masyarakat, serta delegasi dari kabupaten tetangga, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Para kepala desa serta instansi terkait turut mengikuti kegiatan ini secara virtual.
Dr. H. Akh. Jazuli, SH., M.Si., Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, hadir sebagai pembicara utama. Dalam paparannya, ia mengapresiasi Banyuwangi yang tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif di tengah tantangan global.
“Banyuwangi terus menunjukkan tren pertumbuhan yang baik, terutama di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ini perlu terus diperkuat dengan strategi yang adaptif dan inovatif,” ujar Jazuli.
Dengan gaya khasnya yang santai, Jazuli sempat menyelipkan humor dalam sambutannya, mencairkan suasana forum yang awalnya serius.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam kesempatan tersebut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Salah satu dampaknya adalah penundaan pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp59 miliar.
“Meski ada efisiensi anggaran, kami memastikan Dana Desa tidak terdampak. Saya mengimbau agar pemerintah desa tetap fokus pada program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor unggulan,” kata Ipuk.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, serta percepatan digitalisasi layanan publik agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih mudah dan transparan.
Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Nikmah, S.Pd., M.M., menyoroti isu penggunaan lahan di kawasan lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung yang berdampak pada bencana banjir dan kerugian bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung kurangnya tenaga medis di puskesmas serta banyaknya pejabat di tingkat kecamatan dan dinas yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt.).
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih konkret terkait pemenuhan tenaga medis, terutama di puskesmas yang berada di daerah terpencil,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur energi, Pemkab Banyuwangi menandatangani kesepakatan dengan PT PLN (Persero) UP3 Banyuwangi. Kerja sama ini mencakup penyediaan infrastruktur listrik yang lebih andal serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak tenaga listrik.
Di bidang kesehatan, Pemkab Banyuwangi meluncurkan program Inovasi Permata Hati. Program ini bertujuan memastikan setiap ibu yang melahirkan mendapat layanan persalinan dalam waktu 24 jam di puskesmas atau fasilitas kesehatan desa.
“Dengan program ini, kami ingin meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, serta memastikan layanan kesehatan semakin optimal,” kata Ipuk.
Musrenbang RKPD 2025 ini menjadi momentum penting bagi Banyuwangi untuk terus mengembangkan program pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik.
