Penolakan Kunjungan Dirut Telkomsel di Sumut, KNCI Protes Kebijakan Paket Data 3GB All Operator
Medan, — Rencana kunjungan Direktur Utama Telkomsel, Dian Siswarini, ke Sumatera Utara dalam rangka agenda internal perusahaan, memicu gelombang penolakan dari komunitas pedagang konter pulsa dan data. Di tengah gencarnya upaya percepatan digitalisasi oleh Telkomsel, kebijakan baru berupa peluncuran paket 3GB All Operator justru menuai protes keras dari pelaku UMKM sektor digital.
Komunitas Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) menilai kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan usaha mikro yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi pulsa dan kuota internet di pelosok negeri.
Dalam pernyataan resmi KNCI Sumut, mereka menyampaikan penolakan tegas terhadap kunjungan Dirut Telkomsel. Penolakan itu bukan ditujukan pada sosok personal, melainkan pada kebijakan yang dianggap “merusak ekosistem usaha mikro” di bidang telekomunikasi.
Rudi Irawan, Ketua DPD KNCI Sumut, menyampaikan keresahan mendalam dari para pedagang konter.
“Kami bukan anti perubahan, tapi kami menolak ketika perubahan itu membuat kami tersingkir. Konter-konter kecil ini dulunya adalah mitra Telkomsel. Kini kami merasa justru dianggap sebagai pengganggu ekosistem,” tegasnya.
Penolakan terhadap kebijakan paket 3GB all operator tidak hanya terjadi di Medan. Suara keberatan datang dari berbagai daerah:
- Yohanes Firdaus Manullang (Medan)
- Parancis Sipangkar (Binjai)
- Aidi Zikri Pane (Tanjungbalai)
- Marbun (Padangsidimpuan)
- Fredi (Kabanjahe)
- Tommy (Asahan)
Mereka satu suara: Telkomsel harus menghentikan kebijakan sepihak dan membuka ruang dialog dengan pelaku usaha kecil.
Sebagai bentuk protes terbuka, ratusan pedagang konter memasang spanduk dan poster di tempat usaha mereka. Beberapa tulisan yang terpampang di lapangan antara lain:
- “Tolak 3 GB All Operator, Hancurkan UMKM!”
- “Dirut Telkomsel Jangan Datang ke Sumut Jika UMKM Diperlakukan Tidak Adil”
- “Kami Konter Rakyat, Bukan Musuh Korporasi”
Aktivis dari Sahabat Outlet, Muhammad Rizky Dalimunte, turut menyuarakan keresahan yang selama ini dipendam para pemilik konter. Ia menyebut kebijakan baru Telkomsel sebagai bentuk transformasi digital yang tidak adil.
“UMKM digital jangan cuma dijadikan jargon. Kami dulu jadi kekuatan distribusi Telkomsel. Kini kami disingkirkan perlahan. Ini bentuk kolonialisasi digital versi baru,” ujarnya.
KNCI Serukan Evaluasi Nasional Pola Bisnis Operator
Sekretaris Jenderal KNCI, Budi Gerald, menegaskan bahwa jika suara pelaku konter terus diabaikan, gerakan ini akan meluas ke provinsi lain. KNCI mendorong agar pemerintah segera hadir sebagai penengah, dengan menerapkan regulasi yang adil dan tidak berpihak pada dominasi korporasi tunggal.
“Kami siap berdialog. Tapi jika suara kami terus diabaikan, maka gerakan ini akan jadi gerakan nasional. Ini bukan ancaman, ini seruan keadilan,” kata Budi.
Belum Ada Tanggapan Resmi Telkomsel
Hingga berita ini diterbitkan, Telkomsel belum mengeluarkan pernyataan resmi atas penolakan dari KNCI dan pelaku konter di Sumatera Utara. Namun, banyak pihak berharap agar perusahaan pelat merah itu membuka ruang dialog dan tidak mengabaikan aspirasi mitra usaha mikro.
Isu ini menjadi peringatan bahwa transformasi digital tidak boleh menyingkirkan elemen-elemen kecil yang selama ini menopang distribusi. Pemerintah sebagai pengarah kebijakan telekomunikasi nasional diharapkan berpihak pada keseimbangan, bukan dominasi.
Ketika suara konter kecil menggema serempak, itu bukan sekadar protes. Itu alarm bahwa ada ketidakadilan yang perlu dibenahi agar kemajuan teknologi benar-benar merangkul semua.
