Jelang Nataru 2026, Pemkab Banyuwangi dan Kemenhub Gelar Rakor Antisipasi Lonjakan Arus Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Jelang Nataru 2026, Pemkab Banyuwangi dan Kemenhub Gelar Rakor Antisipasi Lonjakan Arus Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

BANYUWANGI – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemkab Banyuwangi, kepolisian, dan seluruh stakeholder penyeberangan menggelar rapat koordinasi (rakor) di Ruang Rapat Kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Senin (24/11/2025).

Rakor dipimpin Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan dengan tujuan meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan mengantisipasi lonjakan arus di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.

“Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk merupakan kluster transportasi yang sangat krusial. Maka kita perlu kolaborasi untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus penyeberangan, baik di jalur darat maupun laut,” ujar Aan. Ia menambahkan, angkutan barang tujuan Lembar akan dialihkan melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo untuk mengurangi kepadatan kendaraan menuju Bali.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyatakan Pemkab siap memperkuat dukungan, terutama layanan publik dan pengawasan lapangan. “Kami akan menyiapkan pos pelayanan kesehatan di jalur utama mudik, pusat keramaian, dan kawasan wisata untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat,” ujar Mujiono.

Polresta Banyuwangi menyiapkan skema rekayasa lalu lintas serta penempatan personel melalui Operasi Lilin Semeru untuk mengantisipasi kemacetan. Sementara ASDP Ketapang menyiapkan posko Nataru yang berlangsung dari H-10 hingga H+10, dengan tiga skenario pola operasi kapal: normal, padat, dan sangat padat.

GM ASDP Ketapang, Ardi Eka Pati, menjelaskan, total 54 kapal disiapkan dengan penyesuaian perjalanan sesuai kepadatan penumpang. Kapasitas pelabuhan mencapai 2.370 kendaraan kecil, didukung delapan dermaga serta dua buffer zone yang dapat ditambah sesuai kebutuhan lapangan.

Rakor dihadiri berbagai pejabat, termasuk Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur, Direktur Sarana Prasarana Angkutan SDP, Direktur Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat, Dishub Jatim, Dirut Lalu Lintas Polda Jatim, Wakapolresta Banyuwangi AKBP Tegus Prio Wasono, perwakilan Polres Situbondo dan Bondowoso, BPBD Jatim, Basarnas, BMKG, KSOP Tanjungwangi, Jasa Raharja, BPTD Jatim, Bali, NTB, serta stakeholder terkait lainnya.

Tinggalkan Balasan