Tempo Minta Maaf atas Sampul yang Dinilai Menyinggung Surya Paloh

Suara Pecari – 15 April 2026 | Majalah Tempo mengeluarkan pernyataan resmi pada 14 April 2026 yang menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Palah serta kader partainya atas tampilan sampul edisi pekan tersebut. Sampul itu menampilkan ilustrasi karikatur Surya Palah dan mengangkat isu dinamika politik yang dianggap menyinggung martabat tokoh dan partai.

Pemimpin redaksi Setri Yasra menegaskan bahwa laporan utama telah melewati prosedur jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik. Ia menambahkan bahwa Tempo tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak yang merasa dirugikan.

Kepala Sekretaris Korporasi Jajang Jamaludin menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada delegasi NasDem yang datang ke kantor redaksi di Jalan Palmerah Barat. Menurutnya, dampak emosional yang timbul dari visual tersebut tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh media.

Sekelompok kader NasDem, dipimpin Wakil Ketua DPP Saan Mustopa, melakukan protes dengan mengenakan seragam biru dongker pada hari Selasa. Mereka menuntut permohonan maaf dipublikasikan secara terbuka dan meminta Tempo meninjau kembali standar etika visualnya.

NasDem menilai kritik terhadap tokoh publik wajar, namun menekankan bahwa penyampaiannya harus menghormati tanpa merendahkan. Wakil Ketua DPR RI Martin Manurung menambahkan bahwa kritik harus proporsional dan tidak melanggar kode etik pers.

Dalam klarifikasi, Setri menjelaskan ilustrasi tersebut dimaksudkan sebagai pendekatan editorial untuk menggambarkan potensi perubahan aliansi politik antara NasDem dan Partai Gerindra. Ia menolak tuduhan bahwa Tempo berniat melemahkan atau mencaplok partai tersebut.

Pihak NasDem menolak istilah “merger” yang digunakan dalam laporan, menyatakan bahwa gagasan Surya Palah lebih mengarah pada kerja sama blok politik, bukan peleburan partai. Ketua DPW DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa tidak ada pembahasan resmi tentang penggabungan partai.

NasDem mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk menilai apakah sampul tersebut melanggar kode etik jurnalistik, terutama pada aspek akurasi, proporsionalitas, dan sensitivitas. Partai menuntut Tempo menyelesaikan keluhan melalui mekanisme hukum yang tersedia dalam Undang‑Undang Pers No 40/1999.

Jajang Jamaludin mengakui bahwa visual tersebut dapat menimbulkan persepsi menurunkan harkat kader, dan berjanji akan melakukan evaluasi internal. Ia menambahkan bahwa Tempo akan memperkuat prosedur editorial sebelum menayangkan gambar sensitif.

Pengamat media menilai insiden ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab etis dalam melaporkan tokoh publik. Mereka menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kritik yang konstruktif dan penghormatan terhadap martabat pribadi.

Sebagai respons akhir, Tempo berjanji akan menerbitkan klarifikasi tertulis dalam edisi berikutnya dan menyiapkan ruang khusus bagi NasDem mengajukan komentar secara formal. Langkah tersebut diharapkan meredakan ketegangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses jurnalistik.

Kasus ini mengingatkan industri media Indonesia bahwa visual provokatif harus dipertimbangkan secara matang, terutama ketika menyangkut tokoh politik senior. Dengan dialog terbuka antara redaksi dan partai, diharapkan standar etika dapat terus ditingkatkan.

Sebanyak ratusan kader NasDem berkumpul di kantor Tempo, menandai aksi terorganisir pertama sejak publikasi sampul tersebut. Aksi tersebut menegaskan bahwa respon publik terhadap media dapat menjadi mekanisme kontrol sosial.

Sementara itu, beberapa analis politik menilai isu penggabungan antara NasDem dan Gerindra sebagai spekulasi yang belum terkonfirmasi, dan menekankan perlunya verifikasi faktual sebelum dijadikan judul utama. Mereka menyarankan media untuk menghindari istilah yang dapat menimbulkan interpretasi keliru di kalangan pemilih.

Pengamat hukum menegaskan bahwa Dewan Pers memiliki wewenang menegakkan sanksi administratif bila terbukti adanya pelanggaran kode etik, termasuk penarikan materi atau peringatan publik. Namun, proses tersebut memerlukan bukti konkret dan prosedur yang transparan.

Di tengah tekanan, Tempo tetap menegaskan komitmennya pada prinsip independensi editorial, sambil berjanji meningkatkan dialog dengan semua pemangku kepentingan. Redaksi berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh media untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial.