Pramono Minta Oknum Penipuan Rekrutmen Damkar DKI Dipecat
Suara Pecari, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta agar oknum yang terlibat dalam dugaan penipuan rekrutmen petugas pemadam kebakaran (Damkar) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera dipecat. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai kunjungannya ke Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).
Penegasan Tanpa Toleransi
Pramono menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan penipuan dalam proses rekrutmen petugas Damkar. Ia menuntut agar pihak terkait, terutama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan penipuan.
“Saya sudah memberikan pernyataan, dan saya minta kepada yang bersangkutan, termasuk Dinas Damkar, siapa pun yang melakukan itu harus dipecat,” ujarnya tegas.
Ancaman Pemecatan ASN Terlibat
Lebih lanjut, Pramono menyatakan bahwa apabila ditemukan bukti kuat keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam kasus penipuan ini, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya. Pernyataan ini kembali disampaikan saat acara puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
“Kalau memang ada upaya, ada temuan, ada bukti kuat, siapa pun pejabat itu, begitu tahu dilakukan, walaupun prosesnya masih berjalan, saya akan berhentikan sebagai ASN DKI Jakarta,” tegas Pramono.
Latar Belakang Kasus
Kasus penipuan ini mencuat setelah seorang warga Jakarta Timur melaporkan dugaan penipuan rekrutmen petugas Damkar kepada Polres Jakarta Timur. Warga tersebut mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 70 juta kepada oknum pejabat Damkar dengan janji dapat diterima menjadi petugas pemadam kebakaran.
Pramono menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar bagi ASN yang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Upaya Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membersihkan aparatur dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyalahgunaan jabatan, khususnya dalam proses rekrutmen pegawai. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di ibu kota.
Harapan dan Implikasi
Penindakan tegas terhadap oknum penipuan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan. Selain itu, tindakan ini juga penting untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan berdasarkan kompetensi, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
