Bobby soal Ijazah SMA Gibran Sekalian Saja Permasalahkan Gelar Sarjananya
Suara Pecari – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bobby mempertanyakan mengapa gelar sarjana Gibran tidak ikut dipermasalahkan, mengingat isu serupa sempat muncul terkait Presiden ke-7 Joko Widodo.
Respons Bobby Nasution terhadap Isu Ijazah Gibran
<pDalam pernyataannya di kantor Gubernur Sumut pada 9 Oktober 2026, Bobby menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan sarjananya. Ia menyarankan agar jika ijazah SMA Gibran dipertanyakan, maka gelar sarjananya juga sebaiknya diperiksa. Hal ini mengacu pada polemik yang pernah muncul mengenai gelar sarjana Presiden Jokowi.
Isu Pemakzulan dan Prioritas Kepentingan Masyarakat
Bobby juga menanggapi isu pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka dengan menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menyatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga fokus utama sebaiknya diarahkan pada upaya membantu masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ijazah Gibran
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang mengajukan persoalan syarat pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Gugatan tersebut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum sehingga tidak dapat diterima. Namun, MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pencalonan.
MK mencatat bahwa Gibran mendaftarkan penyetaraan ijazah SMA melalui aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Namun, dokumen pendukung seperti scan ijazah, diploma, atau surat keterangan tamat belajar tidak ditemukan oleh MK.
Latar Belakang Gugatan dan Isu Pendidikan Gibran
Gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran diajukan oleh beberapa pihak termasuk Partai Ummat dan sejumlah advokat. Mereka menilai terdapat indikasi manipulasi administratif karena tidak ada bukti dokumen ijazah SMA yang ditunjukkan, sementara Surat Keterangan Penyetaraan tamat SMK dianggap tidak didukung dokumen yang sah.
Para pemohon juga berpendapat bahwa ijazah perguruan tinggi tidak otomatis membuktikan terpenuhinya syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat sesuai aturan calon Wakil Presiden.
Analisis dan Implikasi
Isu kepemilikan ijazah SMA Gibran menjadi sorotan politik menjelang pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Respons dari tokoh politik seperti Bobby Nasution menunjukkan dinamika perdebatan seputar syarat formal pendidikan dalam politik Indonesia. Selain itu, fokus pada kepentingan masyarakat menjadi pesan penting dalam konteks permasalahan ini.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
